Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indikator: Mesin Darat PSI Lemah, Tak Mampu Jual "Jokowi Effect" untuk Tembus Senayan

Kompas.com - 29/02/2024, 15:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti utama lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, secara statistik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hampir mustahil lolos ke parlemen lewat perolehan suara di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, hasil hitung cepat yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia maupun lembaga survei lainnya menunjukkan perolehan suara PSI masih jauh dari 4 persen.

"Terus terang berdasarkan quick count kami, Indikator maupun semua lembaga survei yang melalui quick count, kami menemukan temuan yang sama. Bahwa PSI secara statistik hampir mustahil untuk lolos parlementiary treshold (PT). Karena temuannya itu range-nya (suara PSI) antara 2,6 sampai 2,8 persen," ujar Burhanuddin dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia yang dilansir siaran YouTube Indikator Politik Indonesia pada Kamis (29/2/2024).

Baca juga: Jokowi Enggan Komentari Perolehan Suara PSI

"Nah pertanyaan berikutnya adalah, apa yang menyebabkan efek Jokowi tidak dialami oleh PSI," lanjutnya.

Burhanuddin lantas menjelaskan sejumlah sebab yang kemungkinan menjadi faktor masih rendahnya perolehan suara PSI dalam pemilu kali ini.

Pertama, berdasarkan survei sebelum pemilu hanya 60 persen responden yang mengenal PSI.

Lalu dari jumlah yang kenal itu mayoritas merupakan masyarakat kelas menengah ke atas.

Sementara itu, basis pemilih Presiden Joko Widodo cenderung berasal dari masyarakat menengah ke bawah.

Baca juga: Berpeluang Tak Lolos Parlemen, Minimnya Figur Kunci Dinilai Jadi Penghambat Jokowi Effect di PSI

"Jadi kita temukan satu indikasi, bahwa basis Pak Jokowi kelas menengah bawah itu tidak tahu PSI, juga tidak tahu bahwa Kaesang (putra bungsu Jokowi) menjadi Ketua Umum PSI. Itu yang menyebabkan efek Pak Jokowi menjadi kurang maksimal terhadap PSI," jelasnya.

Selain faktor PSI tidak dikenal pemilih, menurut Burhanuddin, Jokowi effect berlaku secara menyebar dalam konteks pemilu legislatif

Sebab parpol-parpol koalisi pemerintah umumnya menjual sosok Jokowi saat kampanye di media massa.

"Lihat itu di basis Gerindra, di basis Golkar, di basis PAN, bahkan di basis PKB sekalipun itu banyak mereka yang mendukung Pak Jokowi yang memilih partai-partai tadi. Jadi intinya PSI tidak berhasil memonopoli coattail effect atau popularitas Pak Jokowi," ungkapnya.

"Lihat iklan Golkar itu, iklan Golkar itu lebih banyak pak Jokowinya dibanding elite lainnya. Pak Jokowi dijual-jual di iklan Golkar di tivi itu. Kemudian PAN jualan Pak Jokowi. Gerindra beberapa kali iklannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi," katanya.

Meski demikian, Burhanuddin mengakui jika iklan PSI banyak yang menampilkan Jokowi.

Namun, itu tetap tidak menyentuh kelas menengah bawah yang merupakan basis pendukung Jokowi.

"Itu yang menurut saya kurang begitu ditarget oleh PSI. Kemudian mesin darat PSI lemah. Jadi kalau kampanye di udara saja tetapi tidak diturunkan ke tingkat bawah orang jadi sulit mengetahui PSI ini partai siapa dan aspirasinya seperti apa," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com