Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pastikan Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,5 Juta Ton Tahun Ini

Kompas.com - 29/02/2024, 14:36 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan kuota tambahan pupuk subsidi akan dinaikkan menjadi 9,5 juta ton tahun ini. Jumlah itu lebih besar dibanding 4,7 juta ton tahun 2023.

Kepastian ini disampaikan Jokowi usai meresmikan pabrik pupuk amonium nitrat, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024).

"Ini kan kita tahun kemarin itu hanya 4,7 juta ton, ini akan kita kejar menjadi 9,5 juta ton sehingga kepastian pupuk untuk petani itu betul-betul ada dan disubsidi," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: Jokowi Sebut Produksi Pupuk RI Belum Mandiri lantaran Bahan Baku Masih Impor

Kepala Negara menuturkan, tambahan pupuk subsidi ini sempat dibicarakan dalam rapat kabinet paripurna awal pekan ini bersama menteri-menteri terkait.

"Kemarin sudah kita bicarakan di Rapat Paripurna dan kita sepakat bahwa itu akan dilakukan tahun ini," jelas Jokowi.

Sebelumnya, kepastian tambahan pupuk subsidi disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada Senin (26/2/2024).

Baca juga: Digeledah, Kantor dan Rumah Tersangka Korupsi Pupuk Subsidi Rp 14,5 M

Dia mengungkapkan, pemerintah akan menambah kuota volume pupuk subsidi untuk tahun ini dari yang sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

“Alhamdulillah ada kabar baik untuk petani seluruh Indonesia, diputuskan dalam rapat atas arahan dan keputusan bapak Presiden, pupuk jumlah kuantum dari anggaran 2024 sebesar 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton,” ujar Amran di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurut dia, dengan bertambahnya jumlah volume pupuk subsidi tersebut, diharapkan bisa meningkatkan keinginan petani untuk lebih menggenjot produksinya.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPR Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Di sisi lain pihaknya juga akan mengakselerasi pertanaman sawah dengan cara pompanisasi. Pompanisasi adalah sistem irigasi yang memanfaatkan air dalam tanah atau dari sungai untuk mengairi lahan pertanian.

“Ini karena dampak El Nino masih ada kita lakukan akselerasi tanam dengan pompanisasi di pulau Jawa, memompa air sungai yang ada seperti sungai Bengawan Solo, Cimanuk, dst. Kita pompa ke sawah-sawah tadah hujan. Itu strategi memitigasi risiko el nino,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com