Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Produksi Pupuk RI Belum Mandiri lantaran Bahan Baku Masih Impor

Kompas.com - 29/02/2024, 11:13 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia belum mandiri dalam produksi pupuk karena ada bahan baku yang masih diimpor. Salah satu bahan baku pupuk yang diimpor adalah amonium nitrat.

Jumlah amonium nitrat yang diimpor mencapai 21 persen dari total kebutuhan industri.

"Beberapa komponen dan bahan baku pupuk kita masih impor sehingga kemandirian itu menjadi tidak kita miliki," kata Jokowi saat meresmikan pabrik amonium nitrat di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: Pupuk Indonesia Pastikan Stok Pupuk Subsidi Cukup untuk Masa Tanam Pertama

Oleh sebab itu, ia menyambut baik pembangunan pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) yang diresmikan hari ini.

Pabrik yang dikelola secara joint venture antara PT Pupuk Kaltim dan PT Dahana ini mampu menekan impor amonium nitrat hingga 8 persen.

Lewat kehadiran pabrik tersebut, jumlah amonium nitrat yang diimpor menjadi jauh lebih kecil, hanya tersisa 13 persen dari total kebutuhan industri.

"Artinya masih 13 persen kita impor. Saya senang pabrik ini selesai nanti akan menambah bahan baku pembuatan pupuk tanah air, utamanya NPK. Diharapkan dengan selesainya pembangunan industri ini kemandirian dan produktivitas kita lebih mandiri, berdikari, dan investasi Rp 1,2 triliun tidak sia-sia," ucapnya.


Baca juga: PT Pupuk Indonesia Sebut Presiden Jokowi Setuju Tambahan Anggaran Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun

Lebih lanjut Jokowi meminta agar ekspansi bisnis bahan baku pupuk terus berlanjut agar Indonesia bisa memproduksi pupuk dari hulu ke hilir di dalam negeri.

Kepala Negara meyakini bahwa Indonesia punya kekuatan untuk mandiri dalam berbagai hal, termasuk di sektor pertanian.

Bukan hanya amonium nitrat, melainkan juga bahan baku pembuatan pupuk lainnya yang masih bergantung pada negara lain.

"Saya kira Rp 1,2 triliun untuk Kementerian BUMN itu bukan uang yang besar, itu uang kecil, sehingga perlu diteruskan agar 21 persen itu rampung semuanya. Jadi betul-betul bisa kita pegang," harap Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com