Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Pabrik Amonium Nitrat di Bontang Kaltim, Nilai Investasi Rp 1,2 Triliun

Kompas.com - 29/02/2024, 10:38 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat di Kawasan Industrial Estate (KIE), Bontang, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024).

Adapun pabrik penunjang bahan pembuatan pupuk dan campuran bahan peledak ini dikelola secara joint venture antara PT Pupuk Kaltim dan PT Dahana, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN).

Presiden Joko Widodo mengatakan, nilai investasi pembangunan pabrik mencapai Rp 1,2 triliun dengan kapasitas produksi 75.000 ton per tahun.

Baca juga: Momen Jokowi Makan Malam di Samarinda, Ditemani AHY dan Para Menteri Lain

"Saya senang pabrik ini selesai, nanti akan menambah bahan baku pembuatan pupuk tanah air, utamanya NPK. Diharapkan dengan selesainya pembangunan industri ini, kemandirian dan produktivitas kita lebih mandiri, berdikari, dan investasi Rp 1,2 triliun tidak sia-sia," kata Jokowi dalam peresmian, dikutip dari tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/2/2024).

Jokowi menyampaikan, kehadiran pabrik amonium nitrat di Kalimantan Timur mampu menekan impor hingga 8 persen.

Lewat keberadaan pabrik amonium nitrat, impor Indonesia mengecil menjadi 13 persen, dari semula mencapai 21 persen. Tingginya impor amonium nitrat selama ini membuat Indonesia sulit mandiri dalam pengadaan pupuk.


"Oleh sebab itu saya apresiasi dan hargai upaya keras pembangunan industri amonium nitrat ini. Dengan dibangunnya pabrik amonium nitrat ini akan kurangi 21 persen impor dikurangi 8 persen. Artinya masih 13 persen kita impor," tutur Jokowi.

Baca juga: Hari Ini, Jokowi Bakal Resmikan Pabrik Amonium Nitrat dan Groundbreaking IKN Tahap Lima

Jokowi meminta ekspansi bisnis berlanjut sehingga substitusi barang impor bisa dilakukan.

Terlebih kata dia, uang senilai Rp 1,2 triliun untuk Kementerian BUMN bukanlah uang yang besar. Ia ingin bahan baku pupuk dari hulu sampai hilir bisa diproduksi di dalam negeri.

"Perlu diteruskan agar 21 persen itu rampung semuanya. Jadi betul-betul bisa kita pegang. Bukan hanya urusan amonium nitrat, namun produk lainnya yang impor. Harus semuanya diproduksi dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu," jelas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com