Jokowi Jelaskan Alasan Program Presiden Terpilih Masuk Perencanaan Anggaran 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program unggulan presiden terpilih dalam perencanaan anggaran tahun 2025, dalam sidang kabinet paripurna yang terlaksana di Istana Negara, Senin (26/2/2024).

Alasannya, agar presiden terpilih lebih gesit dan lebih mudah menganggarkan program-program unggulan sehingga realisasinya pun lebih cepat.

"Dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

"Supaya presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR," sambungnya.

Kepala Negara pun menampik ada pembicaraan secara khusus program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna tersebut.

Adapun, program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan milik pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sejauh ini, hasil resmi Pilpres yang dihitung oleh KPU belum keluar. Namun berdasarkan hasil hitung cepat beberapa lembaga survei, pasangan Prabowo dan Gibran mengungguli dua paslon lainnya dengan perolehan suara sekitar 58 persen.

"Enggak ada. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan, apa (program makan siang), ya," jelas Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mulai membahas program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Kapolri Janji TNI-Polri Akan Tingkatkan Sinergi dan Soliditas

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu ia menyatakan, penyusunan ini baru tahap awal.

RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 keluar.

"RKP yang sesungguhnya mungkin akan muncul setelah pengumuman secara resmi dari KPU tentang presiden terpilih. Tetapi ancer-ancernya sudah dilakukan," ucap Suharso.

"Mengapa? Agar benar-benar (ada) keberlanjutan pembangunan setelah pelantikan presiden itu bisa menggunakan RAPBN yang telah mengakomodasi program-program ikonik dari presiden terpilih," imbuh Suharso.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, proses perencanaan RKP dan RAPBN masih berjalan dalam tiga bulan ke depan.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Tak Ada Pembicaraan Spesifik soal Makan Siang Gratis Bareng Menteri di Sidang Kabinet

Bulan depan, pemerintah akan fokus pada penentuan pagu indikatif pendapatan dan belanja negara serta masing-masing program prioritas, seiring dengan sudah diumumkannya presiden baru oleh KPU berdasarkan hasil hitung manual.

Wanita yang kerap disapa Ani ini menuturkan, penghitungan defisit anggaran yang dipatok 2,45 - 2,8 persen pun sudah memasukkan berbagai program prioritas dan komitmen pemerintah sepanjang tahun 2025.

"Kalau detail, nanti lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L, nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru, dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan," jelas Sri Mulyani.