Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Kasus Korupsi "Macet", Ketua KPK: Kendalanya Tidak di Pimpinan

Kompas.com - 27/02/2024, 15:37 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango menyebut sejumlah kasus di lembaganya “macet” bukan karena masalah di tingkat pimpinan.

Pernyataan itu Nawawi sampaikan saat dimintai konfirmasi menyangkut sejumlah kasus di KPK yang sampai saat ini belum diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Padahal, dalam ekspose atau gelar perkara, penyelidik sampai pejabat struktural Kedeputian Penindakan dan Eksekusi serta pimpinan KPK telah bersepakat menaikkan kasus itu ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka.

“Saya pastikan, kendalanya tidak di tingkatan pimpinan, terima kasih,” kata Nawawi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Baca juga: Pimpinan KPK Minta Inspektorat dan Deputi Penindakan Percepat Pemeriksaan Pegawai yang Terlibat Pungli

Adapun sejumlah kasus yang disebut telah diekspose antara lain, dugaan korupsi pengadaan ratusan toilet mewah Bekasi, Jawa Barat; dan dugaan korupsi di Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Meski perkara itu sudah disepakati naik penyidikan dalam ekspose, namun belum diterbitkan Sprindik.

Nawawi mengatakan, proses penerbitan Sprindik di KPK berjenjang dari Direktorat Penyidikan ke Deputi Penindakan dan Eksekusi.

“Nanti kami tanyakan pada Direktur Sidik dan deputi Penindakan,” ujar Nawawi.

“Tapi memang banyak praktek yang semacam ini, kebanyakan alasannya, masih nangani perkara yang lain,” tambahnya.

Baca juga: KPK Tetapkan Lebih dari 2 Tersangka Kasus Pengadaan Kelengkapan Rumah Jabatan DPR

Sebagai informasi, sejumlah kasus di KPK sudah lama disepakati naik penyidikan namun tidak kunjung diterbitkan Sprindik.

Dugaan korupsi toilet dengan anggaran Rp 196 sampai Rp 198 juta per unit misalnya, disebut sudah disepakati naik penyidikan dan ditetapkan tersangka. Kasus itu telah diungkap sejak November 2023.

Kemudian, kasus dugaan pungli di Rutan KPK yang melibatkan puluhan pegawai, termasuk Kepala Rutan aktif juga disepakati naik sidik.

Lalu, dugaan korupsi di PT Taspen dan PLN juga disebut sudah naik ke penyidikan. Hanya saja, KPK belum menerbitkan Sprindik untuk kasus-kasus tersebut.

“Ya masih dalam proses menyelesaikan administrasinya dan belum bisa kami sampaikan. Kenapa? Karena ini nanti menimbulkan persepsi,” ujar Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Kompas.com telah menghubungi Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK baru, Irjen Rudi Setiawan untuk meminta penjelasan terkait sejumlah kasus yang "macet" tersebut melalui pesan pendek maupun telepon. Namun, ia belum juga merespons.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com