PKS Diprediksi Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo karena Telanjur Lekat dengan Figur Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi mengambil peran sebagai oposisi pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Memang, PKS sempat mesra dengan Gerindra, partai pimpinan Prabowo, ketika keduanya sama-sama menjadi oposisi pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, 2014-2019.

Namun, sejarah kedekatan tersebut dinilai tak jadi jaminan mengingat PKS berada di kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1 pada Pemilu 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Ada kendala psikologis dari PKS apabila ingin bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun mendatang,” kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2024).

Menurut Bawono, PKS sudah terlanjur melekatkan diri dengan sosok Anies pada Pemilu 2024. Bahkan, kedekatan itu dimanfaatkan untuk mendulang suara elektoral PKS pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Ini terbukti dari kemiripan basis pemilih PKS dengan Anies selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 2018-2023, yakni dari kelompok Islam konservatif.

Baca juga: Belum Bahas Pilkada DKI, PKS: Kami Masih Mengawal Suara Pilpres dan Pileg

“PKS sudah terlanjur melekatkan diri dengan figur Anies Baswedan sebagai salah satu bagian dari strategi elektoral mereka untuk mendulang suara secara maksimal di Pemilihan Umum 2024 kemarin,” ujar Bawono.

Bawono menyebut, PKS dan Anies ibarat dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Apalagi, jika PKS masih memiliki kepentingan terhadap Anies.

Misalnya, mengusung Anies sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada Serentak 2024, atau kepentingan elektoral PKS pada Pemilu 2029.

“Apakah PKS akan melepaskan ini, melepaskan Anies Baswedan yang mereka tempatkan sebagai aset elektoral untuk mendulang suara di perhelatan pemilihan umum?” ujar Bawono.

“Saya kira itu yang harus dijawab oleh PKS sendiri, sebelum mereka memutuskan apakah mereka akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak,” lanjutnya.

Selain PKS, PDI Perjuangan juga diprediksi bakal menjadi oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, PDI-P merupakan partai utama pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Selain itu, sama seperti PKS, PDI-P punya sejarah sebagai partai oposisi. Selama 10 tahun, PDI-P menjadi oposisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014).

Sedangkan PKS menjadi oposisi pada 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024).

“Jadi memang kedua partai ini besar kemungkinan akan mengambil posisi di luar pemerintahan Prabowo-Gibran selama lima tahun ke depan,” tutur Bawono.

Sebagaimana diketahui, pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam Pilpres 2024 menurut hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil hitung cepat Litbang Kompas pada Selasa (20/2/2024) pukul 00.17 WIB misalnya, memperlihatkan perolehan suara Prabowo-Gibran mencapai 58,47 persen.

Baca juga: Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Pasangan capres-cawapres nomor urut 2 itu didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

Sementara, capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,23 persen suara. Pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.

Selanjutnya, masih menurut quick count, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mendapat 16,30 persen suara. Capres-cawapres ini didukung oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Akan tetapi, quick count bukanlah hasil resmi pemilu. Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024.