Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo terlibat dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Anggap Wajar Jokowi Terlibat Susun Kabinet Prabowo-Gibran
Sebab, Prabowo memiliki semangat untuk melanjutkan berbagai kebijakan Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi bisa saja menjadi penasihat dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran.
"Karena semangatnya melanjutkan, saya pikir Pak Jokowi akan punya posisi yang mungkin lebih sifatnya penasihat, advisori. Saya kira itu wajar-wajar saja," ujar Budiman saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).
Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyatakan, pelibatan Jokowi dalam penyusunan struktur kabinet harus dibatasi apabila rencana tersebut tetap berjalan.
Jika tidak, hal ini justru dapat mengundang pertanyaan publik, apakah struktur kabinet nanti benar-benar menggambarkan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, atau representasi dari kabinet lanjutan pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun ini.
"Kalau menurut saya harus dibatasi ya. Kenapa? Kalau enggak dibatasi kemudian kita bertanya, ini kabinet Jokowi lanjutan atau kabinet Prabowo?" ujar Ikrar dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).
Baca juga: Tak Hanya Susun Kabinet, Prabowo-Gibran Akan Libatkan Jokowi Tentukan Arah Kebijakan Pemerintah
Ikrar menegaskan bahwa pemerintahan baru nanti sudah bukan lagi eranya Jokowi setelah dua periode berkuasa.
Menurutnya, kontribusi Jokowi dalam membawa pasangan Prabowo-Gibran memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak serta merta membuatnya mendapat ruang untuk terlibat dalam penyusunan kabinet.
"Kalau Pak Jokowi masih diberikan kesempatan untuk itu, kemudian orang juga akan bertanya-tanya," ungkap Ikrar.
"Berarti ini masih kelanjutan pemerintahan Jokowi kah? Atau kemudian Pak Jokowi masih lagi diberikan kekuasaan yang boleh dikatakan seharusnya sudah tidak boleh berkuasa lagi. Jadi ini menjadi suatu tanda tanya besar buat masyarakat," lanjut dia.
Ikrar mengingatkan Prabowo supaya memegang teguh independensi dalam mengambil keputusan, termasuk perihal penentuan postur kabinet nanti.
"Pak Prabowo harus memegang independensi dalam hal ini, karena bagaimana pun kabinet ini kabinet dia (Prabowo), bukan kabinet Jokowi. Ini yang kemudian menjadi suatu persoalan," tutur Ikrar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.