Pro-Kontra Jokowi Akan Terlibat Susun Kabinet Prabowo-Gibran

Saat ini, suara pasangan Prabowo-Gibran memang unggul jauh ketimbang Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sehingga kubu Prabowo sudah merasa menang.

Keterlibatan Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran ini mulanya digulirkan oleh Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo.

Dradjad bahkan menyebut Jokowi sebagai pemimpin koalisi Prabowo-Gibran.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi," kata Dradjad, seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Meski begitu, dalam merancang kabinet Prabowo-Gibran ini, Dradjad menegaskan sistem merit akan tetap diterapkan.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” tuturnya

Ketum parpol pendukung juga dilibatkan

Dradjad menjelaskan, semua ketua umum partai politik (parpol) pengusung maupun pendukung Prabowo-Gibran akan terlibat dalam penyusunan struktur kabinet.

Parpol tersebut meliputi, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, Prima, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Jadi mereka (ketua umum parpol) yang akan membahas. Kemudian setelah itu baru diputuskan nama-namanya, nanti baru akan kelihatan berapa dari parpol, berapa dari non-parpol, dan sebagainya," ujar Dradjad dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).

Dradjad mengatakan bahwa Jokowi nantinya tak hanya dilibatkan dalam penyusunan postur kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga akan diberi peran dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan yang akan datang.

Dradjad menyebut tingginya popularitas menjadi alasan mengapa peran Jokowi begitu signifikan di pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

"Jadi dengan peranan yang sebegitu besar, apalagi Mas Gibran juga menjadi Wapresnya, saya rasa wajar kalau beliau mempunyai peranan yang signifikan nanti di dalam pembentukan pemerintahan maupun kebijakan yang akan datang," ungkap Dradjad.

Dradjad bahkan mengungkapkan peran Jokowi di pemerintahan baru nanti tidak sebatas sampai di masa transisi saja. Faktor "keberlanjutan" yang sejak awal diusung Prabowo-Gibran diklaim menjadi alasannya.

"Saya rasa tidak (sampai masa transisi) ya, seperti yang saya sampaikan, kita melanjutkan pondasi dari capaian Pak Jokowi. Kemudian kami juga akan melanjutkan IKN, melanjutkan hilirisasi, dan sebagainya," imbuh Dradjad.

Budiman Sudjatmiko anggap wajar Jokowi terlibat

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menganggap wajar jika Presiden Joko Widodo terlibat dalam penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Sebab, Prabowo memiliki semangat untuk melanjutkan berbagai kebijakan Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi bisa saja menjadi penasihat dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran.

"Karena semangatnya melanjutkan, saya pikir Pak Jokowi akan punya posisi yang mungkin lebih sifatnya penasihat, advisori. Saya kira itu wajar-wajar saja," ujar Budiman saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).

Terlibatnya Jokowi untuk lanjutkan kabinetnya, atau Prabowo?

Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menyatakan, pelibatan Jokowi dalam penyusunan struktur kabinet harus dibatasi apabila rencana tersebut tetap berjalan.

Jika tidak, hal ini justru dapat mengundang pertanyaan publik, apakah struktur kabinet nanti benar-benar menggambarkan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, atau representasi dari kabinet lanjutan pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tahun ini.

"Kalau menurut saya harus dibatasi ya. Kenapa? Kalau enggak dibatasi kemudian kita bertanya, ini kabinet Jokowi lanjutan atau kabinet Prabowo?" ujar Ikrar dalam program Kompas Petang di Kompas TV, Jumat (23/2/2024).

Ikrar menegaskan bahwa pemerintahan baru nanti sudah bukan lagi eranya Jokowi setelah dua periode berkuasa.

Menurutnya, kontribusi Jokowi dalam membawa pasangan Prabowo-Gibran memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tak serta merta membuatnya mendapat ruang untuk terlibat dalam penyusunan kabinet.

"Kalau Pak Jokowi masih diberikan kesempatan untuk itu, kemudian orang juga akan bertanya-tanya," ungkap Ikrar.

"Berarti ini masih kelanjutan pemerintahan Jokowi kah? Atau kemudian Pak Jokowi masih lagi diberikan kekuasaan yang boleh dikatakan seharusnya sudah tidak boleh berkuasa lagi. Jadi ini menjadi suatu tanda tanya besar buat masyarakat," lanjut dia.

Ikrar mengingatkan Prabowo supaya memegang teguh independensi dalam mengambil keputusan, termasuk perihal penentuan postur kabinet nanti.

"Pak Prabowo harus memegang independensi dalam hal ini, karena bagaimana pun kabinet ini kabinet dia (Prabowo), bukan kabinet Jokowi. Ini yang kemudian menjadi suatu persoalan," tutur Ikrar.