Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Surati AHY, Minta Lapor LHKPN sebagai Menteri ATR/BPN

Kompas.com - 22/02/2024, 16:08 WIB
Syakirun Ni'am,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK) menyatakan akan menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, melalui surat itu, KPK akan meminta AHY untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Rencananya dalam satu sampai dua minggu ini kami akan menyurati beliau untuk melaporkan harta kekayaannya,” kata Pahala saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Tugas AHY: Daftarkan Sisa 8 Juta Bidang Tanah

Pahala menyebutkan, berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, pejabat baru memiliki waktu tiga bulan sejak dilantik untuk melaporkan kekayaannya ke KPK.

“Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai tiga bulan ke depan,” tutur Pahala.

Adapun AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Hadi Tjahjanto.

Hadi digeser menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan mahfud MD yang mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Ini Gaji, Tunjangan, dan Fasilitasnya

Berdasarkan penelusuran Kompas.com di situs resmi KPK, AHY baru sekali menyampaikan LHKPN. Sebelum menjadi menteri, ia belum pernah menduduki jabatan publik.

AHY melaporkan LHKPN pada 4 November 2016 ketika ia menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, ia mengaku memiliki kekayaan Rp 15,29 miliar dengan perincian tanah dan bangunan Rp 6.772.645.000.

Kemudian, mobil Toyota Vellfire Tahun 2012 yang saat itu senilai Rp 550 juta, kepemilikan sebuah usaha PT Exquisite Indonesia yang berasal dari hasil sendiri, diperoleh pada 2010 sampai 2016 dengan nilai jual Rp 360.000.000.

Lalu, harta bergerak Rp 688,8 juta; giro dan setara kas Rp 6.920.360.024 dan 511.332 dollar Amerika Serikat (AS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Pertemuan Jokowi dan Megawati Tak Usah Ditambahi Syarat Politis

Nasional
Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Dipastikan, Tak Ada WNI Jadi Korban Penusukan di Bondi Junction, Sydney

Nasional
Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Akhir Pekan di Sumut, Jokowi Belanja Jeruk, Mangga, hingga Salak

Nasional
OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

OPM Ajukan Syarat Pembebasan Pilot Susi Air Philips Mark Mehrtens

Nasional
Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Tampilkan Lagi Pilot Susi Air dalam Video, OPM Minta Bom Dihentikan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Antisipasi Arus Balik, Pemerintah Beri Izin ASN untuk WFH 16-17 April

Nasional
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Mensos Risma Paparkan Program PENA untuk Penerima Bansos dan Penyandang Disabilitas kepada Direktur OECD

Nasional
Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno: Banyak Tekanan agar RI Mulai Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya 'Two State Solution'

Sebut RI Tak Menutup Diri Normalisasi Diplomatik dengan Israel, Menlu: Syaratnya "Two State Solution"

Nasional
Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Rel Layang Simpang Joglo di Solo Rampung Agustus 2024

Nasional
Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan 'One Way' di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Sabtu Pukul 15.00 WIB, Diberlakukan "One Way" di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com