KPK Akan Surati AHY, Minta Lapor LHKPN sebagai Menteri ATR/BPN

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korpsi (KPK) menyatakan akan menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, melalui surat itu, KPK akan meminta AHY untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Rencananya dalam satu sampai dua minggu ini kami akan menyurati beliau untuk melaporkan harta kekayaannya,” kata Pahala saat dihubungi, Kamis (22/2/2024).

Pahala menyebutkan, berdasarkan Peraturan KPK Nomor 02 Tahun 2020, pejabat baru memiliki waktu tiga bulan sejak dilantik untuk melaporkan kekayaannya ke KPK.

“Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai tiga bulan ke depan,” tutur Pahala.

Adapun AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan Hadi Tjahjanto.

Hadi digeser menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan mahfud MD yang mengundurkan diri karena menjadi calon wakil presiden (cawapres).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com di situs resmi KPK, AHY baru sekali menyampaikan LHKPN. Sebelum menjadi menteri, ia belum pernah menduduki jabatan publik.

AHY melaporkan LHKPN pada 4 November 2016 ketika ia menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, ia mengaku memiliki kekayaan Rp 15,29 miliar dengan perincian tanah dan bangunan Rp 6.772.645.000.

Kemudian, mobil Toyota Vellfire Tahun 2012 yang saat itu senilai Rp 550 juta, kepemilikan sebuah usaha PT Exquisite Indonesia yang berasal dari hasil sendiri, diperoleh pada 2010 sampai 2016 dengan nilai jual Rp 360.000.000.

Lalu, harta bergerak Rp 688,8 juta; giro dan setara kas Rp 6.920.360.024 dan 511.332 dollar Amerika Serikat (AS).