Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Hak Angket Kecurangan Pilpres, Djarot PDI-P: Ini Pemilu Terburuk

Kompas.com - 21/02/2024, 11:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Fraksi PDI-P Djarot Saiful Hidayat mendukung usulan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tentang hak angket DPR guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Menurut dia, hak angket harus digunakan karena melihat Pemilu 2024 berjalan paling buruk dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

"Bukan hanya persoalan sesama kader (saling mendukung), tetapi memang pemilu kali ini adalah yang terburuk, kecurangannya dimulai hulu sampai hilirnya secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM)," kata Djarot kepada Kompas.com, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Wacana Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu, Digulirkan Ganjar, Didukung Anies, dan Dipersilakan Jokowi

Kendati demikian, Djarot mengaku apa yang disampaikan merupakan pandangan pribadinya sebagai anggota DPR Fraksi PDI-P.

Adapun sikap Fraksi PDI-P secara keseluruhan untuk menggunakan hak angket, ia serahkan kepada Ketua Fraksi PDI-P DPR, Utut Adianto.

Sementara itu, Utut belum membalas pesan WhatsApp yang dikirimkan Kompas.com.

Kembali ke Djarot, mantan Gubernur DKI Jakarta ini kemudian ditanya peluang hak angket berhasil membuat penghitungan suara Pilpres 2024 ditunda.

Djarot mengatakan, meski waktu yang ditempuh sangat singkat, namun ia meyakini upaya hak angket untuk menunda hasil pemilu bisa terwujud asalkan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Waktu memang sangat singkat dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, apakah pemilu benar-benar legitimate or tidak, sesuai dengan konstitusi, dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang jujur dan adil," tutur Ketua DPP PDI-P ini.

Baca juga: Menilik Kans Kubu Anies dan Ganjar Dorong Hak Angket soal Dugaan Kecurangan Pemilu

Djarot menuturkan, Pemilu 2024 juga dianggap bermasalah karena bukan hanya tentang pelanggaran etik dari penyelenggara.

Namun juga lebih dari itu, menurutnya, telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi untuk meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

Proses pemilu diwarnai dengan pelanggaran etik berat dari eks Ketua MK Anwar Usman karena meloloskan materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

"Bukan hanya pelanggaran secara etik tetapi lebih daripada itu telah terjadi pelanggaran terhadap konstitusi," kata Djarot.

Terakhir, Djarot menegaskan perjuangan partainya adalah menegakkan nilai etika dan moral.

Etika dan moral tersebut, menurutnya harus dituangkan dalam kebenaran dan keadilan melalui pelaksanaan Pemilu 2024 berdasarkan hukum Konstitusi.

Baca juga: Ada Wacana Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu, Jokowi: Itu Hak Demokrasi

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Nasional
MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

MK Nilai Jokowi Tak Lakukan Nepotisme meski Dukung Gibran Cawapres

Nasional
MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

MK: Tak Ada Capres-cawapres dan Parpol yang Keberatan KPU Loloskan Gibran

Nasional
MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

MK Bela KPU Tak Segera Ubah Syarat Usia Capres-cawapres karena DPR Reses

Nasional
MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

MK Nilai Tak Ada Bukti KPU Berpihak karena Loloskan Pencalonan Gibran

Nasional
Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih

Nasional
MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

MK: Tak Ada Bukti Jokowi Intervensi Perubahan Syarat Capres-Cawapres

Nasional
MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

Nasional
MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

Nasional
MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com