Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Anies-Muhaimin Klaim Kecurangan Pemilu Banyak Dilakukan Melalui para Kepala Desa

Kompas.com - 20/02/2024, 17:55 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (Amin) Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya banyak menemukan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dilakukan melalui para kepala desa.

Kecurangan itu pun disebut sangat berdampak pada melonjaknya suara pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Ari menyebut timnya telah menemukan sejumlah data, fakta, dan saksi untuk dibawa dalam persidangan sengketa pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Paling banyak itu pengerahan kepala desa. Jadi, melonjaknya suara (Prabowo-Gibran) ini betul-betul maksimal (karena) kepala desa bergerak,” ujar Ari di Gedung Yusuf Building Lawfirm, Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Soal Kecurangan Pemilu, Anies: Kami Minta Aparat Jangan Mengintimidasi Mereka yang Ingin Bersaksi

Meski begitu, ia mengaku banyak mendapatkan kendala untuk membuktikannya.

Terutama, banyak saksi yang mendapatkan intimidasi dari pihak tertentu.

“Saksi-saksi kami ditekan, dilaporkan ke polisi. Ada juga yang ditawarkan imbalan dan macam-macam,” sebut dia.

Ia menuturkan, pengarahan untuk melakukan pencoblosan pada capres tertentu banyak dilakukan saat masa tenang jelang Pilpres 2024.

Tapi, Ari enggan membeberkan bukti-buktinya ke awak media untuk menjaga keamanan para saksinya.

“Masa tenang itu luar biasa operasinya. Gerilyanya luar biasa,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com