Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ajak Jaga Demokrasi, Anies: Jangan sampai Pola Rezim Orde Baru Muncul

Kompas.com - 19/02/2024, 16:40 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung pola rezim orde baru ala Presiden Soeharto dalam pemilihan umum (pemilu).

Hal itu disampaikan Anies dalam live TikTok yang diunggah di kanal YouTubenya, Senin (19/2/2024).

Anies awalnya mengatakan, saat ini kebebasan memilih dirasakan dan dinikmati banyak orang, tidak seperti saat rezim orde baru yang pilihannya dibatasi dan diarahkan.

"Ketika kita sekarang menikmati demokrasi ini, kebebasan memilih segala, ini harus kita jaga, ada masa di mana seseorang menginginkan kebebasan memilih, waktu itu kita ada periode kita tidak bebas milih loh," katanya.

Baca juga: Real Count Pilpres di Jakarta Data 68,84 Persen: Prabowo Unggul Tipis dari Anies

"Partainya cuma tiga, kemudian sudah diarahkan, pemilu itu seperti teater aja, walaupun penghitungan suaranya itu benar, tapi sebelum masuk TPS (Tempat Pemungutan Suara) sudah diarahkan, sudah ada tekanan, ada paksaan," ujar Anies lagi.

Dia lantas bercerita, saat orde baru sudah terlihat tempat pemungutan suara dikuasai oleh partai pemerintah.

Bukan karena manipulasi suara, tetapi karena pemilihnya diarahkan untuk memenangkan partai penguasa saat itu.

"Nah, jangan sampai sekarang kita sudah bebas tapi pola-pola seperti itu muncul dan itu mengganggu proses demokrasi kita, itu yang harus kita jaga sama-sama," kata Anies.

Baca juga: Kubu Anies dan Ganjar Terus Komunikasi untuk Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu-MK

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini mengatakan, menjaga demokrasi yang bebas dari tekanan adalah proses yang panjang.

Oleh karena itu, Anies mengajak agar semua pihak ikut dalam gerakan perbaikan pemilu dengan cara melaporkan kecurangan dan kekurangan yang terjadi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Dan ini prosesnya panjang, kita harus sama-sama melakukan perbaikan. Kita menemukan. Teman-teman juga pasti menemukan kekurangan-kekurangan. Kekurangan harus kita perbaiki biar besok kita bisa lebih baik," ujar Anies.

Baca juga: Anies: Menggugat Kecurangan Pemilu Bukan Berarti Kita Membolak-Balik Hasilnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com