Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Kubu Anies dan Ganjar Kompak Bersuara Soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

Kompas.com - 17/02/2024, 11:33 WIB
Singgih Wiryono,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kecurangan Pemilu 2024 disuarakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kubu yang paling jarang membahas kecurangan Pemilu 2024 adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang kini mengungguli seluruh hasil hitung cepat pilpres 2024.

Setelah hasil hitung cepat mulai terlihat, suara terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024kembali membesar. Kubu paslon 1 dan 3 kompak bersuara lantang, membahas dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2024.

Baca juga: Anies dan Mahfud Hadiri Pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI

Sorotan utama dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud adalah dugaan penggelembungan suara yang terjadi dalam sistem perhitungan digital Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Sirekap.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berpotensi menggerus integritas pelaksanaan pemilu.

Ia menyebut, penggunaan Sirekap cenderung menguntungkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 karena terjadi penggelembungan suara yang cukup masif.

"Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di medsos disertai dengan video yang bisa kita saksikan. Dan kami berpendapat bahwa ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres jujur adil," kata Todung, Jumat (16/2/2024).

Dugaan penggelembungan suara hingga 68 persen untuk Paslon 02

Sorotan penggelembungan suara juga diungkapkan oleh Tim Nasional Anies-Muhaimin.

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin Amin Subekti mengatakan, dari riset serta verifikasi data formulir C1 dan data situs web KPU, Sirekap. Pihaknya menduga ada penggelembungan suara.

Ia mengatakan, ada perbedaan angka antara di formulir C1 dan data situs KPU dalam 335 laporan dari 181 kota dan 26 provinsi.

Amin mengatakan, penggelembungan suara terjadi di setiap paslon. Namun, porsi yang terbesar terlihat dari perolehan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 65 persen.

Sementara itu, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 19,6 persen, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 15,4 persen.

"Ini yang kami temukan di website (KPU). Saya kira ini membuktikan bahwa apa (kecurangan) yang dibicarakan masyarakat memang terjadi. Dan riset ini bisa dilakukan semua orang, bisa menelusuri sendiri, dari sana akan kelihatan (terjadi penggelembungan. Ini contoh, akhirnya tudingan penggelembungan suara ada buktinya." tutur Amin, Kamis (15/2/2024).

Akan bawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke MK

Beragam temuan kecurangan yang masih dikumpulkan oleh kedua pihak ini juga rencananya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Data Quick Count LSI Denny JA Masuk 100 Persen, Prabowo-Gibran Jadi Pemenang dengan Suara 58,47 Persen

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan, melihat kecurangan yang berlangsung sudah dipastikan pihak Ganjar-Mahfud akan membawa kasus ini ke MK.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com