Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Kubu Anies dan Ganjar Kompak Bersuara Soal Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

Kompas.com - 17/02/2024, 11:33 WIB
Singgih Wiryono,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kecurangan Pemilu 2024 disuarakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Kubu yang paling jarang membahas kecurangan Pemilu 2024 adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang kini mengungguli seluruh hasil hitung cepat pilpres 2024.

Setelah hasil hitung cepat mulai terlihat, suara terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024kembali membesar. Kubu paslon 1 dan 3 kompak bersuara lantang, membahas dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2024.

Baca juga: Anies dan Mahfud Hadiri Pengukuhan Guru Besar Fakultas Kedokteran UI

Sorotan utama dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud adalah dugaan penggelembungan suara yang terjadi dalam sistem perhitungan digital Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Sirekap.

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menilai penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berpotensi menggerus integritas pelaksanaan pemilu.

Ia menyebut, penggunaan Sirekap cenderung menguntungkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 karena terjadi penggelembungan suara yang cukup masif.

"Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan, terutama di medsos disertai dengan video yang bisa kita saksikan. Dan kami berpendapat bahwa ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres jujur adil," kata Todung, Jumat (16/2/2024).

Dugaan penggelembungan suara hingga 68 persen untuk Paslon 02

Sorotan penggelembungan suara juga diungkapkan oleh Tim Nasional Anies-Muhaimin.

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas Anies-Muhaimin Amin Subekti mengatakan, dari riset serta verifikasi data formulir C1 dan data situs web KPU, Sirekap. Pihaknya menduga ada penggelembungan suara.

Ia mengatakan, ada perbedaan angka antara di formulir C1 dan data situs KPU dalam 335 laporan dari 181 kota dan 26 provinsi.

Amin mengatakan, penggelembungan suara terjadi di setiap paslon. Namun, porsi yang terbesar terlihat dari perolehan suara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebesar 65 persen.

Sementara itu, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 19,6 persen, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD 15,4 persen.

"Ini yang kami temukan di website (KPU). Saya kira ini membuktikan bahwa apa (kecurangan) yang dibicarakan masyarakat memang terjadi. Dan riset ini bisa dilakukan semua orang, bisa menelusuri sendiri, dari sana akan kelihatan (terjadi penggelembungan. Ini contoh, akhirnya tudingan penggelembungan suara ada buktinya." tutur Amin, Kamis (15/2/2024).

Akan bawa dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke MK

Beragam temuan kecurangan yang masih dikumpulkan oleh kedua pihak ini juga rencananya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Data Quick Count LSI Denny JA Masuk 100 Persen, Prabowo-Gibran Jadi Pemenang dengan Suara 58,47 Persen

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan, melihat kecurangan yang berlangsung sudah dipastikan pihak Ganjar-Mahfud akan membawa kasus ini ke MK.

"Sudah pasti, kalau lihat begini sudah pasti (dibawa ke MK)," kata pria yang akrab disapa Oso ini.

Begitu juga dari pihak Timnas Anies-Muhaimin, Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Timnas Anies-Muhaimin, Ari Yusuf mengatakan, telah menyiapkan konsep untuk mengungkap kecurangan yang dinilai terstruktur sistematis dan masif ini.

"Sehingga nanti akan dinilai oleh Hakim MK apakah hasilnya (pemilu) bisa disetujui atau tidak, nanti akan dinilai oleh mereka," ucapnya.

Opsi bersatu untuk ungkap kecurangan Pemilu 2024

Ari Yusuf juga mengatakan, pihaknya membuka opsi kerja sama dengan TPN Ganjar-Mahfud untuk menggugat kecurangan pilpres 2024.

"Kami membuka diri. Kita punya kepentingan yang sama untuk tegakan hukum dan demokrasi, kita buka diri untuk itu. Nanti kita tindak lanjuti," imbuhnya.

Ari menyebut telah berkomunikasi dengan TPN Ganjar-Mahfud dan beberapa kali bertemu untuk membahas gugatan kecurangan itu.

Ia mengaku mendapat sambutan baik dari TPN Ganjar-Mahfud.

Meskipun kedepanya nanti gugatannya memiliki legal standing masing-masing, opsi kerja sama akan terus dijalankan.

"Tapi kerja sama itu bagus, artinya kita punya kepentingan yang sama untuk kepentingan hukum dan demokrasi, kita akan bersinergi,"ucapnya.

Baca juga: “Quick Count” Litbang Kompas Data 99 Persen: 8 Parpol Masuk ke DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

BMKG: Indonesia Berisiko Kekeringan Meteorologis, Hati-hati Karhutla

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Sejumlah Pegawai Kementan Jadi Saksi

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Kemenag Imbau Jemaah Haji Lansia Manfaatkan Rukhsah Saat Beribadah

Nasional
Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Kemenag Akan Gelar Sidang Isbat Lebaran Idul Adha 7 Juni 2024

Nasional
Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Romlah Melawan Katarak demi Sepotong Baju untuk Sang Cucu

Nasional
“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

“Deal” Politik Nasdem dan PKB Bakal Jadi Penentu Dukungan untuk Anies Maju pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Bendum dan Wabendum Partai Nasdem Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Tak Khawatirkan Gempa di Senabang Aceh, Risma: Posisinya di Laut...

Nasional
PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

PKS Minta Uang Program Tapera Tidak Dipakai untuk Proyek Risiko Tinggi seperti IKN

Nasional
DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Polemik Pemotongan Gaji untuk Tapera

Nasional
Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Diminta Perbanyak Renovasi Rumah Lansia, Risma: Mohon Maaf, Anggaran Kami Terbatas

Nasional
Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Hari Ini, Ahmad Sahroni Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Partai Buruh Tolak Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Singgung Cicilan Rumah Subsidi

Partai Buruh Tolak Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Singgung Cicilan Rumah Subsidi

Nasional
Istri, Anak, dan Cucu SYL Kembali Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

Istri, Anak, dan Cucu SYL Kembali Jadi Saksi dalam Sidang Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Disentil Hakim | Jampidsus Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Pemufakatan Jahat

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Disentil Hakim | Jampidsus Dilaporkan ke KPK Atas Dugaan Pemufakatan Jahat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com