Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Budiman Sudjatmiko: Prabowo-Gibran Segera Jalankan Program Makan Siang dan Susu Gratis Usai Dilantik, Pilot Project-nya Sudah Jalan di Sukabumi

Kompas.com - 16/02/2024, 22:51 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, Prabowo-Gibran akan langsung tancap gas menjalankan program-programnya, begitu resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Budiman menjelaskan salah satu program yang akan langsung diimplementasikan pasangan calon (paslon) nomor urut 2 ini adalah makan siang gratis dan pemberian susu bagi anak-anak.

Sebagai langkah cepat, Budiman bahkan menyebut Prabowo-Gibran telah memulai pilot project di Sukabumi.

"Pilot project sudah jalan dari Januari di Warung Kiara Sukabumi. Satu dapur melayani 16 sekolah dengan total siswa 3500," jelas Budiman di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Budiman mengatakan, dirinya tidak menampik bahwa perwujudan dari program makan siang dan pemberian susu bagi anak-anak bukan hal mudah. Kendati demikian, Prabowo-Gibran serius dengan janji tersebut.

"Secara umum persiapan akan dilakukan dengan seksama mulai Maret sampai Oktober 2024," ujar Budiman.

Baca juga: Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM demi Program Makan Siang Gratis? Ini Penjelasan TKN

Lebih rinci, Budiman menjelaskan persiapan implementasi program tidak bisa setengah-setengah. Hal ini karena akan menjangkau banyak masyarakat, maka pengerjaan program juga akan melibatkan banyak pihak.

"Perlu diketahui bahwa meskipun program ini terdengar sederhana seolah sekadar menyiapkan makan siang dan minum susu bagi anak sekolah, tapi karena potensi penerima manfaatnya hingga 82,9 juta anak sekolah se-Indonesia, maka program ini akan menjadi sangat masif dan berdampak positif bagi banyak sektor di Indonesia," jelas Budiman dalam siaran persnya.

Adapun sejumlah sektor yang disebut Budiman meliputi sektor kesehatan, pendidikan, industri perhubungan hingga pangan.

Dalam industri pangan, Budiman menjelaskan bahwa program makan siang dan pemberian susu, setidaknya memerlukan jutaan ton bahan pangan pertahun

Rinciannya adalah 6,7 juta ton beras per tahun; 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500.000 ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayuran dan buah-buahan, hingga kebutuhan 4 juta liter susu sapi segar per tahun.

"Karena itu program ini memerlukan perencanaan yang matang sejak jauh hari, dan kami sudah mulai bekerja untuk itu," tegas Budiman.

Baca juga: Menengok Kembali Solusi Stunting lewat Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Kendati memerlukan waktu tenaga yang besar untuk mewujudkan program tersebut, Budiman tetap percaya pada sumber pangan yang dimiliki Indonesia.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa Prabowo-Gibran akan melibatkan pakar dan ahli untuk melancarkan program-program itu.

"Kami meyakini bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran dengan dibantu oleh para pakar dan ahli manajemen yang handal, mampu membangun sistem dan tata kelola yang baik untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi anak-anak sekolah sebagai generasi masa depan Indonesia," ungkap Budiman.

Selain pakar, Budiman memastikan pula bahwa Prabowo-Gibran akan merangkul semua komponen masyarakat untuk turut terlibat dalam upaya menjamin masa depan anak-anak bangsa. Salah satunya dengan melibatkan puluhan ribu desa sebagai basis produksi bahan pangan.

Lebih dari itu, Prabowo-Gibran juga akan mengajak Badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi untuk menjadi penggerak utama tata kelola rantai pasok.

Langkah tersebut, kata Budiman, akan didukung oleh industri pangan nasional dan BUMN yang melengkapi upaya itu dari sisi kapasitas industri pengolahan pangan dan implementasi teknologi.

"Dengan membangun kolaborasi antar pemangku kepentingan industri pangan, kami menghitung bahwa tidak semua kebutuhan anggaran pelaksanaan program ini harus disediakan dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Ada banyak strategi yang inovatif sehingga tidak membebani APBN sepenuhnya," ujar Budiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com