PPP Terseok-seok di Pileg 2024 Diduga Akibat Tak Punya Figur Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil hitung cepat (quick count) Litbang Kompas pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 memperlihatkan perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikhawatirkan tidak mampu membuat mereka lolos ke parlemen.

Menurut hitung cepat Litbang Kompas pada Jumat (16/2/2024) pukul 17.34 WIB dengan data masuk sebesar 99,15 persen, partai berlambang Kabah itu berada di angka 3,88 persen.

Jika perolehan suara PPP tak beranjak lagi, maka kemungkinan mereka bisa terlempar dari parlemen karena tidak mampu memenuhi ambang batas (parliamentary threshold) sebesar 4 persen, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Jika dilihat ke masa lalu, perolehan suara PPP paling tinggi setelah peristiwa Reformasi 1998 terjadi pada Pemilu 1999. Saat itu mereka meraih 11,31 juta suara atau 10,72 persen dari total suara sah nasional.

Baca juga: Belum Pikirkan Terima Ajakan Kerja Sama Prabowo, PPP: Sabar Dulu

Akan tetapi, tren perolehan suara PPP dalam beberapa Pemilu setelah 1999 menurun.

Pada Pemilu 2024, perolehan suara PPP turun menjadi 9,24 juta suara (8,12 persen).

Kemudian pada Pemilu 2009, perolehan suara PPP kembali turun menjadi 5,54 juta suara (5,33 persen).

Lantas pada Pemilu 2014, perolehan suara PPP meningkat dengan meraih 8,12 juta suara atau 6,53 persen.

Baca juga: Pidato di Acara PPP, Sandiaga: Insya Allah, Wamenag Saiful Rahmat Jadi Gubernur DKI Selanjutnya

Akan tetapi, pada Pemilu 2019 perolehan suara PPP kembali turun menjadi 6,3 juta suara atau 4,53 persen.

Jika pada Pemilu 2024 perolehan suara PPP tak bisa menembus 4 persen, maka hal itu menjadi sejarah karena buat pertama kali mereka tak mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, PPP juga memilih merapat ke kubu capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Langkah PPP di Pemilu 2024 seolah mengulang romantika politik pada Pemilu 1997. Saat itu Megawati Soekarnoputri yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berkoalisi dengan PPP membentuk kubu "Mega Bintang". Lambang PPP ketika itu adalah bintang.

Baca juga: Real Count Pileg Kota Bogor Data 27,8 Persen: PKS Unggul, Disusul Gerindra dan PDI Perjuangan

Mega saat itu memutuskan berkoalisi dengan PPP karena tidak diakui pemerintah Orde Baru sebagai Ketua Umum PDI terpilih melalui kongres partai. Pemerintah saat itu memilih mengakui Suryadi sebagai Ketum PDI.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, kesulitan PPP dalam memperoleh suara pada Pemilu 2024 disebabkan banyak faktor.

Akan tetapi, Agung menilai salah satu faktor utama adalah ketiadaan tokoh dengan magnet politik kuat, sehingga membuat mereka kurang dilirik oleh masyarakat dalam dinamika perpolitikan saat ini.