Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Cabut Penonaktifan Pengurus yang Terlibat Kampanye Capres-Cawapres

Kompas.com - 16/02/2024, 17:35 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mencabut surat penonaktifan pengurus yang terlibat dalam kampanye pemilihan umum (pemilu) 2024. 

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pencabutan surat penonaktifan tersebut dilakukan karena PBNU yakin tidak akan ada masalah yang berarti dalam hasil pemilu 2024 nanti.

"Setelah selesai pemungutan suara dan kita lihat rupanya tidak ada lagi masalah berarti, maka kami mencabut dari teman-teman yang kemarin nonaktif," katanya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Ketum PBNU: Proses Pemilu Terlaksana dengan Baik, Ini Kemenangan Indonesia

Gus Yahya mengatakan, meskipun hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ditayangkan, ada beragam lembaga survei yang telah merilis hasil hitung cepat.

Dari para ahli statistik itu, Gus Yahya meyakini hasil pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dan tidak akan ada masalah berarti menjelang penetapan pemenang nanti.

"Untuk hasil pemilu ya memang belum ada hasil resmi dari KPU. Tapi kami bukan hidup di tengah hutan kami punya teman teman ahli survei profesional, punya teman dari pihak yang terlibat, seperti saya katakan tadi bahwa dari informasi yang kami terima kami yakin tidak akan ada potensi masalah yang berarti kendepan," imbuh dia.

Baca juga: Pengurus PBNU Dinonaktifkan karena Jadi Caleg dan Timses, Maruf Amin: Itu Konsekuensi

"Sehingga kami merasa yakin juga untuk mencabut penonaktifan teman-teman karena kami butuh mereka kembali, karena ini urusan banyak sekali. Butuh mereka segera bekerja lagi seperti biasa," sambung Gus Yahya.

Gus Yahya juga menilai, jika tiba-tiba ada masalah yang muncul pada pemilu 2024, ada kemungkinan masalah tersebut sengaja dimunculkan.

"Tadi kami melakukan rapat dan mendengarkan berbagai macam informasi, tapi kami tidak melihat potensi masalah yang berarti, semuanya insyaAllah bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau tiba-tiba ada masalah pasti ada yang bikin-bikin, karena sampai sekarang kami melihat tidak ada potensi," tandasnya.

Baca juga: PBNU Nonaktifkan 63 Caleg dan Anggota Timses Capres-Cawapres

Sebelumnya, PBNU menonaktifkan 64 pengurusnya mulai dari tingkatan Rais Syuriah seperti KH Musthofa Aqil Siradj, Habib Luthfi bin Yahya, sampai Khofifah Indar Parawansa karena terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. 

Penonaktifan puluhan pengurus itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PBNU Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99//01/2024.

SK itu ditandatangani Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Rais Aam KH. Miftachul Achyar, dan Katib Aam (Sekretaris Umum) Akhmad Said Asrori pada Sabtu (20/1/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com