Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bilang Tak Ada Bansos Beras di Negara Lain, Jokowi: Di Negara Kita Diberi 10 Kg

Kompas.com - 16/02/2024, 10:02 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa bantuan pangan beras atau bansos beras tidak ada di negara lain.

Indonesia justru memberikan bansos beras sebesar 10 kilogram kepada masyarakat kategori tertentu saat dunia mengalami krisis pangan.

Hal ini dikatakannya saat membagikan bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat di Gudang Bulog Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jumat (16/2/2024).

"Di seluruh dunia saat ini sedang terjadi yang namanya krisis pangan. Jadi harga beras, yang namanya harga beras juga naik. Tetapi di negara kita, beras kita bantu dengan diberikan 10 kilogram," kata Jokowi saat memberikan arahan di Gudang Bulog tersebut, Jumat.

Baca juga: Jokowi Janji Bakal Lanjutkan Bantuan Beras jika APBN Cukup

Jokowi lantas bertanya kepada keluarga penerima manfaat apakah bantuan beras 10 kilogram cukup atau tidak. Secara serempak, masyarakat mengakui bantuan itu tidak cukup.

"(Bantuan beras) 10 kilo kalau satu bulan cukup ndak?" tanya Jokowi.

"Enggak," jawab mereka serempak.

Mendengar jawaban itu, Kepala Negara mengakui bahwa bantuan yang hanya 10 kilogram tidak cukup.

Namun, setidaknya bantuan ini memberikan keringanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Ya kalau ditanya cukup enggak cukup, pasti jawabannya enggak cukup," kata Jokowi, disambut tertawaan masyarakat.

"Tetapi tetap, ini kan membantu kita, iya kan," imbuh Jokowi.

Baca juga: Pemerintah Bantah Bansos Pangan Sebabkan Beras Langka dan Mahal

Mantan Wali Kota Solo ini menyebutkan, bantuan beras tidak ditemukan di luar negeri meski mengalami krisis pangan.

Dia bilang, APBN Indonesia masih mampu memberikan bantuan ini.

"Itulah fungsinya negara, membantu kalau ada apa, kenaikan harga beras. Kalau di negara lain kan enggak ada bantuan pangan beras seperti yang kita miliki. Untung APBN kita mampu memberikan," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com