Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI-Polri Antisipasi Potensi Unjuk Rasa, Kapolri: Pengalaman 2019 Kita Minimalisasi

Kompas.com - 14/02/2024, 13:54 WIB
Syakirun Ni'am,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya bersama TNI akan mengamankan proses jalannya Pemilu 2024 sehingga peristiwa 2019 tidak kembali terulang.

Adapun pada Pemilu 2019, massa pendukung Prabowo Subianto yang tidak puas dengan hasil pemilu melakukan unjuk rasa. Demonstrasi itu mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka.

Sigit tidak menyampaikan adanya potensi protes di jalanan oleh para pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2024. Karena itu, pihaknya bakal melakukan tindakan guna mencegah situasi yang tak terkendali.

Baca juga: Kapolri Izinkan Pihak yang Tak Puas Hasil Pemilu Turun Ke Jalan, Asal Tak Anarkis

"TNI Polri akan mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi pengalaman 2019 kita minimalisir di tahun 2024 ini," kata Sigit usai meninjau kesiapan Pasukan Pengamanan Pemilu Operasi Mantap Brata di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

Sigit mengatakan, pihaknya mengizinkan masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu turun ke jalan.

Meski demikian, pihaknya menekankan penyampaian protes tidak dilakukan secara anarkis dan membahayakan orang lain.

Di sisi lain ia juga berharap masyarakat menyalurkan ketidakpuasan mereka melalui saluran resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Hari H Pemilu, Kapolri Sebut Situasi Kamtibmas Aman Terkendali

"Namun demikian bila ada potensi tidak puas kita akan turun ke lapangan. Tapi kita mengantisipasi potensi yang kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan," tutur Sigit.

Sebagai informasi, pada hari ini masyarakat seluruh wilayah di Indonesia mengikuti proses pemungutan suara pemilihan presiden, calon anggota DPR RI, DPRD, dan DPD.

Meski demikian, terdapat sejumlah wilayah yang terdapat bencana alam dan situasi yang tidak kondusif. Masyarakat setempat disebut dijadwalkan melakukan pemungutan suara susulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com