Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI-Polri Antisipasi Potensi Unjuk Rasa, Kapolri: Pengalaman 2019 Kita Minimalisasi

Kompas.com - 14/02/2024, 13:54 WIB
Syakirun Ni'am,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya bersama TNI akan mengamankan proses jalannya Pemilu 2024 sehingga peristiwa 2019 tidak kembali terulang.

Adapun pada Pemilu 2019, massa pendukung Prabowo Subianto yang tidak puas dengan hasil pemilu melakukan unjuk rasa. Demonstrasi itu mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka.

Sigit tidak menyampaikan adanya potensi protes di jalanan oleh para pihak yang tidak puas dengan hasil Pemilu 2024. Karena itu, pihaknya bakal melakukan tindakan guna mencegah situasi yang tak terkendali.

Baca juga: Kapolri Izinkan Pihak yang Tak Puas Hasil Pemilu Turun Ke Jalan, Asal Tak Anarkis

"TNI Polri akan mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi pengalaman 2019 kita minimalisir di tahun 2024 ini," kata Sigit usai meninjau kesiapan Pasukan Pengamanan Pemilu Operasi Mantap Brata di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

Sigit mengatakan, pihaknya mengizinkan masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu turun ke jalan.

Meski demikian, pihaknya menekankan penyampaian protes tidak dilakukan secara anarkis dan membahayakan orang lain.

Di sisi lain ia juga berharap masyarakat menyalurkan ketidakpuasan mereka melalui saluran resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Hari H Pemilu, Kapolri Sebut Situasi Kamtibmas Aman Terkendali

"Namun demikian bila ada potensi tidak puas kita akan turun ke lapangan. Tapi kita mengantisipasi potensi yang kemudian melakukannya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan," tutur Sigit.

Sebagai informasi, pada hari ini masyarakat seluruh wilayah di Indonesia mengikuti proses pemungutan suara pemilihan presiden, calon anggota DPR RI, DPRD, dan DPD.

Meski demikian, terdapat sejumlah wilayah yang terdapat bencana alam dan situasi yang tidak kondusif. Masyarakat setempat disebut dijadwalkan melakukan pemungutan suara susulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com