Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI Tak Bisa "Nyoblos" di Luar Negeri, Cak Imin: Ini Memprihatinkan

Kompas.com - 14/02/2024, 06:02 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyoroti proses Pemilihan Umum (pemilu) 2024 bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Pria yang karib disapa Cak imin itu prihatin dengan pemberitaan soal WNI yang kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya atau untuk "mencoblos" lantaran terjadi lonjakan pemilih.

"Ini memprihatinkan, terjadinya lonjakan pemilih yang kemudian tidak tertangani, ini menyedihkan dan tentu ini harusnya dipersiapkan sejak awal," kata Cak Imin saat ditemui di DPP PKB, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Ramai soal WNI di Inggris Disebut Tidak Boleh Mencoblos dan Dihalangi Sekuriti, Ini Faktanya

Cak Imin mengaku, telah mengikuti perkembangan pelaksanaan pemilu di luar negeri.

Bahkan, Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas) Amin akan mengecek persoalan yang dialami WNI dalam menggunakan hak pilihnya.

"Nanti tim hukum nasional Amin akan mem-follow up itu agar terjadi solusi yang baik," kata Cak Imin.

Sebuah unggahan video yang memperlihatkan WNI di Inggris dilarang mencoblos saat Pemilu 2024 dan bahkan dihalangi sekuriti, beredar di media sosial.

Baca juga: Dilaporkan ke Bawaslu, Cak Imin: Itu Tanda-tanda Panik

Diketahui, pemungutan suara Pemilu 2024 bagi WNI di Inggris berlangsung pada Minggu (11/2/2024).

Pencoblosan diadakan di Inggris Raya dan Irlandia tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di Inggris dan Manchester.

Namun, warganet melalui akun media sosial X @gobuddyvlr mengungkapkan bahwa WNI di Inggris dilarang memilih saat pemungutan suara berlangsung.

"Ada ratusan masyarakat Indonesia tidak diperbolehkan melakukan pemilihan di Inggris, menurut ketua PPLN UK ada health & safety regulations," ujarnya, Selasa (13/2/2024).

"Ketua PPLN menggunakan security untuk menghalangi masyarakat melakukan voting," lanjutnya.

Baca juga: Cak Imin dan JK Dilaporkan ke Bawaslu karena Komentarnya Terkait Film Dirty Vote

Dalam video tersebut, WNI yang akan memilih tidak bisa masuk karena TPS sudah tutup pukul 17.00 waktu setempat. Padahal, pemilih bisa mencoblos hingga pukul 18.00 menurut pengumuman yang diterima.

Hingga Selasa (13/2/2024), unggahan tersebut telah tayang sebanyak 1,3 juta kali, dibagikan 11.000 kali, dan disukai 26.000 warganet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com