Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TPN Ganjar-Mahfud Datangi Mabes Polri, Klarifikasi Isu Perintah Kapolri Amankan Suara 02

Kompas.com - 12/02/2024, 16:24 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat mendatangi Mabes Polri untuk mengklarifikasi isu yang beredar terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) di seluruh Indonesia untuk mengawal pemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Fadil Imran selaku atasan dari para Dirbinmas pun membantah informasi yang diterima oleh Henry tersebut.

"Saya sengaja datang kemari untuk meminta klarifikasi terkait dengan statement atau kegiatan pada waktu tanggal 9, pada waktu itu sempat viral, saya mengatakan bahwa ada perintah khusus dari Kapolri kepada direktur binmas di seluruh polda. Kemudian berita itu jadi viral," ujar Henry saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Aksi Polisi Minta Rektor Puji Jokowi Dianggap Tak Sejalan dengan Komitmen Kapolri

Henry menjelaskan, ketika mendapatkan informasi dari grup-grup WhatsApp (WA) mengenai arahan khusus Kapolri itu, seharusnya dirinya langsung mengonfirmasi ke Kapolri.

Hanya saja, Henry tidak mempunyai kontak nomor telepon Kapolri Jenderal Sigit.

Walhasil, Henry menyampaikan informasi yang dia terima itu dalam sebuah diskusi. Pernyataannya kemudian menjadi viral.

Usai pernyataannya viral, Henry mengaku ditelepon oleh beberapa kapolda, yang mana mereka semua menyampaikan bahwa informasi yang dia terima itu salah.

Meski sudah ditelepon kapolda-kapolda, Henry tetap tidak percaya dengan klarifikasi mereka.

"Saya bilang, 'kenapa?' (Kata kapolda) 'Saya sudah cek ke dirbinmas saya, tidak pernah ada dirbinmas diundang oleh Kapolri dan diberi arahan seperti itu'. Kemudian saya enggak begitu langsung percaya," tuturnya.

Baca juga: Pemilu Kian Dekat, Jokowi: Saya Tidak Akan Menyinggung Nama Belakang Kapolri dan Panglima TNI

Lalu, Henry baru mengetahui bahwa dirbinmas berada di bawah Kabaharkam Polri, yakni Komjen Fadil Imran yang merupakan kawan lamanya.

Henry pun teleponan dengan Fadil mengenai informasi yang dia terima terkait arahan khusus Kapolri.

Dari komunikasi tersebut, Fadil lantas meminta waktu untuk mengonfirmasi langsung ke Kapolri.

"Kemudian beliau telepon saya, mengatakan bahwa, 'sudah konfirmasi dengan Pak Kapolri, dan sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak betul memberikan arahan kepada dirbinmas'," jelas Henry.

Usai mendapat penjelasan dari Fadil, Henry meminta waktu untuk bertemu langsung supaya persoalan terselesaikan.

Dalam pertemuan dengan Fadil hari ini, kata Henry, Fadil kembali menegaskan tidak ada arahan dari Kapolri kepada para Dirbinmas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com