Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antrean WNI di TPS Kuala Lumpur Akibat Jumlah DPT dan DPK Sama Besar

Kompas.com - 11/02/2024, 17:51 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses pemungutan suara dalam Pemilu dan Pilpres 2024 bagi warga Indonesia yang bermukim di Kuala Lumpur, Malaysia pada hari ini, Minggu (14/2/2024), sempat terkendala karena jumlah pemilih yang membeludak.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo, pemungutan suara di Kuala Lumpur dipusatkan di Gedung World Trade Center.

Wahyu mengatakan, permasalahan yang terjadi dalam pemungutan suara Pemilu dan Pilpres 2024 adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) jumlahnya hampir seimbang, yakni masing-masing lebih dari 200.000 orang.

WNI yang masuk dalam DPK karena nama mereka tidak masuk dalam DPT akibat berbagai hal. Alhasil mereka membawa paspor dan kartu tanda penduduk buat mendaftar menjadi pemilih hari ini.

Baca juga: Pemilih di Kuala Lumpur Membeludak, Waktu Pencoblosan DPK Dimajukan

Alhasil, proses pendaftaran sempat terhambat karena jumlah pemilih yang membeludak.

"Masalah krusial adalah besarnya angka pemilih non DPT yang datang pada hari H, sebagian besar tadi pagi," kata Wahyu dalam telekonferensi melalui Zoom.

Wahyu mengatakan, di WTC Kuala Lumpur terdapat 223 TPS yang disiapkan oleh PPLN.

TPS itu berada di 2 lantai berbeda, yakni TPS nomor 01 sampai 139 berada di lantai 4. Kemudian TPS nomor 139 sampai 223 berada di lantai 3.

Baca juga: Pencoblosan di Riyadh Selesai, Pemilih Membludak di Tengah Cuaca Dingin


Wahyu yang juga menjadi pemantau Pemilu di luar negeri mengatakan, karena jumlah pemilih yang cukup besar dan konsentrasi TPS di WTC maka antrean pun mengular.

"Antrean membeludak. Sebagian besar mereka yang antri adalah pemilih non DPR. Kalau mengacu pada aturan memang baru bisa memilih 1 jam sebelum penutupan, tapi ini dimajukan," ujar Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi pemantau Pemilu di Malaysia menilai akurasi data sangat penting supaya tidak terjadi penumpukan massa calon pemilih.

"Pemilih via pos di Malaysia seharusnya tidak ditentukan oleh PPLN (panitia pemilihan luar negeri), melainkan berdasar permintaan dari pemilih langsung atau by request," kata Titi melalui Zoom.

Baca juga: WNI yang Mau Nyoblos di Kuala Lumpur Membeludak, Ratusan Ribu Orang Tak Masuk DPT

Sedangkan proses pemungutan suara di Tawau, Sabah, Malaysia serta Singapura berjalan lancar dan kondusif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com