Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih di Kuala Lumpur Membeludak, Waktu Pencoblosan DPK Dimajukan

Kompas.com - 11/02/2024, 17:44 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sempat terjadi ketegangan dalam proses pemungutan suara Pemilu dan Pilpres (2024) bagi warga Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia karena jumlah pemilih yang membeludak antara mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Jumlah WNI dalam DPT dan DPK yang menyalurkan hak pilih dalam TPS di Kuala Lumpur cukup besar yakni masing-masing mencapai lebih dari 200.000 orang. Mereka diminta datang ke Gedung World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur buat menyalurkan hak pilihnya.

Buat mengatasi persoalan itu, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Kuala Lumpur memutuskan menambah jumlah meja pendaftaran dan memajukan jadwal pemungutan suara untuk warga yang masuk dalam DPK.

Baca juga: WNI yang Mau Nyoblos di Kuala Lumpur Membeludak, Ratusan Ribu Orang Tak Masuk DPT

"Jadi kebijakan PPLN memberi toleransi memajukan pemilih-pemilih non DPT bisa langsung ikut mencoblos atau meregistrasi di TPS," kata Wahyu dalam telekonferensi melalui Zoom pada Minggu (11/2/2024).

"Antrean overload. Kalau mengikuti aturan tidak mungkin akan selesai karena hanya mendapatkan alokasi waktu 1 jam. Tidak mungkin harus selesai pada jam 6 sore. Jadi keputusannya dimajukan," sambung Wahyu.

Menurut Wahyu, buat memangkas antrean, PPLN Kuala Lumpur akhirnya menambah meja pendaftaran menjadi 400 meja, dari semula yang hanya 100 meja.

Baca juga: Malaysia Jamin Kelancaran Pemungutan Suara Pemilu RI di WTC Kuala Lumpur


Wahyu juga mengeluhkan akses internet yang sangat lambat di lokasi pemungutan suara di Gedung WTC Kuala Lumpur.

Buat mengakomodasi para pemilih yang membeludak, kata Wahyu, pengelola gedung juga mengaktifkan seluruh perangkat pendingin ruangan.

"Biasanya mereka hanya mengaktifkan 1 atau 2 AC sentral. Sekarang mengaktifkan semuanya atau 8 AC sentral dihidupkan," ucap Wahyu.

Wahyu juga menilai seharusnya PPLN melakukan pengelolaan massa yang lebih baik dengan menempatkan petugas informasi dan papan petunjuk yang lebih baik karena besarnya jumlah pemilih.

Baca juga: Sempat Membeludak, Kerumunan WNI yang Mau Nyoblos di Kuala Lumpur Mulai Terurai

"Jadi ini memperlihatkan arus massa yang datang ke TPS memang luar biasa dan memang harus ada crowd management. Soalnya ini baru pertama kali diselenggarakan di satu tempat dengan jumlah massa DPT yang 200 ribu sekian," ucap Wahyu.

"Belum lagi pemilih tambahan non DPT yang jumlahnya hampir seimbang," sambung Wahyu.

Dalam kesempatan yang sama, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini yang juga menjadi pemantau Pemilu di Malaysia memuji keputusan yang diambil PPLN buat mengakomodasi para pemilih yang tidak terdaftar di DPT buat menyalurkan hak suaranya.

Baca juga: Pencoblosan di Riyadh Selesai, Pemilih Membludak di Tengah Cuaca Dingin

"Ini kita harus apresiasi karena kalau mengikuti aturan yang ada akan sulit mengakomodasi para pemilih," kata Titi.

Sementara itu, pemungutan suara di Tawau, Sabah, Malaysia serta Singapura relatif kondusif. Proses pencoblosan di Tawau dilaksanakan di stadion.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com