Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye Terakhir, Mahfud MD Janji Berantas KKN dan Turunkan Harga Bahan Pokok

Kompas.com - 10/02/2024, 21:20 WIB
Fika Nurul Ulya,
Nursita Sari

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menjanjikan tiga hal saat berkampanye di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

"Mas Ganjar (Pranowo) dan saya punya tiga solusi dasar sebagai janji kami. Ini janji kami jika nanti terpilih dan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029," kata Mahfud saat kampanye akbar.

Mulanya, Mahfud menyebut ada dua masalah krusial yang dilihat dia dan Ganjar setelah berkeliling ke 450 titik di Indonesia dalam rangka kampanye.

Dua masalah itu disebut menjadi kegelisahan banyak orang, yaitu tabir gelap demokrasi dan hilangnya keadilan ekonomi.

Baca juga: Mahfud: Tabir Gelap Demokrasi dan Hilangnya Keadilan Ekonomi Bikin Banyak Orang Gelisah

Mahfud menilai, demokrasi Indonesia mengalami krisis dan terancam eksistensinya. Suara rakyat sebagai roh demokrasi nyaris tidak didengar oleh elite penguasa.

"Seolah-olah elite berdiam dalam tembok peredam yang kedap suara rakyat. Tiba-tiba penguasa dan perangkat kekuasaan menjadi bebal, sungguh demokrasi Indonesia mengarah atau menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi," ucap Mahfud.

Oleh karena itu, ia bersama Ganjar memiliki tiga janji untuk menjawab permasalahan tersebut.

Pertama, ia dan Ganjar berjanji akan memperkuat demokrasi dan nomokrasi dengan segenap jiwa raga sehingga penegakan hukum lebih berkeadilan.

"Demokrasi yang tidak memberi ruang bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demokrasi yang bisa memastikan siapa pun tanpa peduli dia keluarga siapa, berhak memperoleh kehidupan yang lebih baik," tutur Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Kita Tabrak dan Seruduk Semua Penghalang yang Sebabkan Kegelapan Demokrasi

Kedua, mereka berjanji akan menjadi pemimpin yang shidiq, amanah, tabligh, dan fathonah. Mereka mengaku akan selalu tunduk pada suara hati nurani dan kepentingan rakyat.

"Kami bukanlah pemimpin yang cacat moral, bukan juga pemimpin yang memiliki beban masa lalu. Kami akan pastikan seluruh jiwa raga kami kerahkan bagi kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang," ungkap Mahfud.

Ketiga, mereka janji akan selalu setia bersama rakyat serta akan memenuhi hak sosial ekonomi dan budaya rakyat.

Nantinya, kata Mahfud, harga bahan pokok akan turun dan para petani tidak mengalami kelangkaan pupuk lagi.

Baca juga: Puan: Kalau Ada Intimidasi Larang Pilih Ganjar-Mahfud, Lawan

Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menyatakan tidak akan mengingkari kepercayaan yang dititipkan.

"Apa janji yang sudah kami lakukan, insya Allah sudah dihitung dari sekarang. Saudara sekalian, bismillah, itulah janji kami. Kami mohon kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal dan menagih janji kelak kepada kami," tutur Mahfud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com