Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ganjar-Mahfud Menang, Ahok Pilih Jadi Jaksa Agung Ketimbang Ketua KPK

Kompas.com - 08/02/2024, 19:42 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, dirinya lebih pilih menjadi Jaksa Agung daripada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikannya ketika menjawab pertanyaan soal tawaran menjadi Ketua KPK jika pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3 yang didukungnya, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, memenangkan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Seandainya Ganjar-Mahfud menang, terus Bapak ditunjuk jadi Ketua KPK. Apa yang akan pertama kali dilakukan Pak?" tanya salah satu panelis di acara "Ahok is Back" yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

Menjawab pertanyaan itu, pria yang kerap disapa Ahok itu menegaskan tidak ingin berandai-andai.

Sebab, Ahok mengungkapkan, dirinya sudah pernah ditawari jabatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2018 lalu.

Baca juga: Ungkap Pernah Diajak Bicara Jokowi soal IKN, Ahok: Saya Salah Satu Calon Kepala Otorita IKN

Saat itu, menurut Ahok, Presiden Jokowi menanyakan ingin membantu di bidang apa dalam pemerintahan.

"Saya tanya Pak Jokowi, 'Pak Jokowi pengen saya bantu apa?' (lalu dijawab) 'Pak Ahok mau bantu apa?' 'Saya mau bantu industri-industri tidak bangkrut Pak'. Ini cerita dalam tahanan lho, 2018," ujar Ahok.

Dia kemudian menjelaskan alasan ingin membantu di bidang industri. Menurut Ahok, impor sudah sangat masif masuk Indonesia sehingga mematikan industri kecil.

Oleh karena itu, Ahok berpikir harus ada pejabat Bea dan Cukai yang berani mengambil kebijakan.

Baca juga: Cerita Ahok Tak Berani Kampanye karena Erick Thohir Belum Terbitkan Surat Pemberhentiannya

Ahok mengatakan, saat itu dia menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa ingin menjadi Direktur Jenderal Bea Cukai.

"Makanya saya mau jadi Dirjen Bea Cukai. Saya jamin penyelundupan stop. Karena jaman Pak Harto (Presiden Kedua RI Soeharto) itu dulu penyelundupan subversif, mematikan industri, membuat PHK begitu banyak, membahayakan hidup orang banyak. Semua penjualan akan macet dan semua akan turun. Negara bisa bangkrut," katanya.

Akan tetapi, menurut Ahok, dirinya sudah tidak bisa lagi menjadi Dirjen Bea Cukai karena terbentur usia.

Oleh karena itu, dia mengatakan, harus masuk di bidang lain jika nantinya ditawari untuk membantu pemerintahan Ganjar-Mahfud.

Namun, Ahok menegaskan bahwa tidak ingin menjadi Ketua KPK. Sebab, keputusan di KPK harus diambil secara kolektif kolegial.

"Nah, kalau ketua KPK ini kolektif. Enggak ada guna. Lu kalau nawarin gue jadi Jaksa Agung dong," ujar Ahok yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Baca juga: Jelaskan soal Pernyataan Gibran Tak Bisa Kerja Ahok: Wakil Itu Cuma Ban Serep

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut Para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com