Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Sebut Banyak Anggaran Pendidikan Disiasati

Kompas.com - 07/02/2024, 22:22 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) banyak yang disiasati.

Hal itu disampaikan pria yang karib disapa Cak Imin itu saat diskusi dengan 1000 siswa dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024).

“20 persen itu masih banyak disiasati, kalau mau jujur belum berlaku 20 persen, karena 20 persen itu dititipkan di sana, dititipkan di situ, yang penting kalau dihitung tetap 20 persen,” kata Cak Imin.

Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri dan ASN Netral, Cak Imin: Ya, Ini Kan Setelah Dikritik

Cak Imin menyampikan, sebagian anggaran untuk pendidikan digelontorkan untuk beberapa Kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Diketahui, Kemenhan mengelola sejumlah institusi pendidikan, salah satunya Universitas Pertahanan (Unhan).

“Malah, (anggaran) dititipkan di Kementerian Pertahanan ada, di BIN, karena di sana ada universitas,” kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menilai alokasi anggaran untuk pendidikan harus dievaluasi agar lebih efekif.

Pasalnya, anggaran 20 persen dari APBN dinilai tidak seluruhnya bisa diserap secara menyeluruh oleh tenaga pendidikan maupun lingkungan pendidikan.

Cak Imin melihat masih banyak ketimpangan di lingkungan pendidikan, khususnya kesejahteraan tenaga pengajar.

“Kita harus evaluasi semua. Tujuan utama 20 persen itu adalah untuk seluruh anak-anak bangsa bukan untuk segelintir model-model sekolah tertentu,” kata dia.

Baca juga: Ingin Menkeu dari Madrasah, Cak Imin: Harus Ngerti Anggaran Pendidikan

“Nanti kita murnikan lagi, betul-betul 20 persen itu untuk pendidikan. Bukan hanya fungsi pendidikan, tapi untuk pendidikan,” kata Cak Imin lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com