Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

75 Tahanan KPK Bakal Mencoblos di Rutan, Termasuk Syahrul Yasin Limpo

Kompas.com - 07/02/2024, 15:07 WIB
Syakirun Ni'am,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi puluhan tersangka kasus korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024) mendatang.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ri telah menetapkan 88 daftar pemilih tetap (DPT) di rumah tahanan (Rutan) KPK pada Juni 2023 lalu.

"Saat ini jumlah Ttahanan KPK berjumlah 75 orang," kata Ali dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/2/2024).

Sebanyak 67 tahanan tersebar di Rumah Tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih, Rutan pada Gedung KPK lama atau Kavping C1, dan Pomdam Jaya Guntur.

Baca juga: Setelah Kampus, Eks Pimpinan KPK Ramai-ramai Peringatkan Jokowi soal Standar Etika dan Moral

Selain itu, terdapat delapan tahanan di Rutan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal).

Ali mengatakan, KPK telah bekerja sama dengan KPU DKI Jakarta dan menyediakan dua tempat pemungutan suara (TPS).

Tahanan yang mendekam di Rutan Merah Putih, Kavling C1, dan Pomdam Jaya Guntur akan mencoblos di Rutan Gedung Merah Putih.

"TPS kedua berlokasi di Rutan Puspomal, yang akan difasilitasi dari Petugas TPS di sekitar lokasi Puspomal," ujar Ali.

Baca juga: Putri Syahrul Yasin Limpo Tak Penuhi Panggilan KPK

Juru Bicara berlatar belakang Jaksa itu menyebut, terdapat tujuh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan melayani jalannya pencoblosan. Mereka terdiri dari warga sekitar TPS dan petugas Rutan KPK.

Kemudian, pemungutan suara nantinya dimulai pada pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

"Selanjutnya akan dilakukan penghitungan suara," kata Ali.

Ali mengatakan, fasilitasi ini merupakan bentuk komitmen KPK dalam menjamim hak-hak para tahanan kasus rasuah.

Baca juga: Tahanan KPK Dapat Kiriman Opor Ayam dan Kue Kering di Hari Natal

Menurut KPK, sebagai warga negara mereka tetap berhak memilih dalam pemilu.

"Berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku," ujar Ali.

Adapun sejumlah tahanan KPK saat ini di antaranya adalah eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang mendekam di Rutan Merah Putih.

Selain itu terdapat Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba yang mendekam di Rutan pada Gedung KPK lama.

Baca juga: Pungli di Rutan KPK, Tahanan Disebut Bisa Pesan Makanan lewat Aplikasi Online

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com