Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Peluang Mendiskualifikasi Gibran... | TPN Ganjar-Mahfud Sindir Anies

Kompas.com - 07/02/2024, 05:23 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberitaan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyusul keputusan DKPP terhadap pimpinan KPU menjadi artikl populer di Kompas.com, Selasa (6/2/2024).

Artikel populer lainnya terkait TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang menyindir calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan.

Selanjutnya perihal kritikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap rencana capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang akan membangun 300 fakultas kedokteran.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Pelanggaran Etik Ketua KPU dan Peluang Mendiskualifikasi Gibran...

DKPP memutuskan bahwa semua komisioner KPU melanggar etik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka cawapres.

Keputusan untuk mendiskualifikasi Gibran dari Pilpres 2024 bisa saja dilakukan oleh DKPP dalam putusan yang dibacakan pada Senin (5/2/2024).

Namun, hal itu tidak dilakukan. DKPP memilih hanya fokus menjatuhkan sanksi kepada para komisioner KPU yang telah melanggar aturan dalam menerima pencalonan Gibran.

Para komisioner KPU dianggap melanggar etik karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mendapatkan sanksi paling berat.

"Hasyim Asy'ari sebagai teradu 1 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta.

Baca selengkapnya: Pelanggaran Etik Ketua KPU dan Peluang Mendiskualifikasi Gibran...

2. Anies Cerita "Track Record" di Jakarta, TPN Ganjar-Mahfud: Jangan-jangan Mau "Come Back" di Pilkada

Juru bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro menduga, Anies Baswedan berkeinginan maju kembali pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Penilaiannya itu berdasarkan pernyataan Anies dalam debat terakhir Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu (4/2/2024) malam.

Dalam debat, Anies beberapa kali bicara tentang rekam jejaknya saat memimpin DKI Jakarta sebagai Gubernur periode 2017-2022.

"Beberapa kali Beliau bercerita tentang Jakarta. Jangan-jangan, kita curiganya, Beliau sedang menyiapkan come back akan kembali ke Jakarta pada perhelatan demokrasi selanjutnya," kelakar Seno di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Baca selengkapnya: Anies Cerita Track Record di Jakarta, TPN Ganjar-Mahfud: Jangan-jangan Mau Come Back di Pilkada

3. Prabowo Mau Bangun 300 Fakultas Kedokteran, IDI: Sangat Berlebihan, Akan Muncul Pengangguran Intelektual

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Adib Khumaidi merespons janji Prabowo Subianto yang akan membangun 300 fakultas kedokteran (FK) jika terpilih menjadi presiden RI.

Janji tersebut disampaikan pada debat terakhir Pilpres 2024 yang digelar pada Minggu (4/2/2024).

Menurut Adib, pembangunan 300 FK tersebut sangat berlebihan. Sebab, menurut dia, persoalan kekurangan dokter di Indonesia bukan karena kurangnya lembaga pendidikan, melainkan faktor biaya pendidikan kedokteran yang mahal.

"Sangat berlebihan. Jadi 300 fakultas kedokteran itu sangat-sangat berlebihan," ujar Adib dalam keterangan persnya, seperti dilansir video resmi yang dibagikan PB IDI pada Selasa (6/2/2024).

"Kenapa saya katakan begitu tadi? Yang menjadi masalah yang belum tersampaikan pada saat bicara tentang kebutuhan FK, saya kira masyarakat sudah tahu bahwa yang menjadi masalah di dalam pendidikan kedokteran adalah pembiayaan pendidikan kedokteran yang masih mahal," jelasnya.

Baca selengkapnya: Prabowo Mau Bangun 300 Fakultas Kedokteran, IDI: Sangat Berlebihan, Akan Muncul Pengangguran Intelektual

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com