Soal Kritik Akademisi ke Jokowi, Sultan: Punya Aspirasi Kan Boleh

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menghormati aspirasi yang disampaikan sejumlah guru besar dari berbagai universitas yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini.

Baginya, dalam demokrasi, sah-sah saja para guru besar menyampaikan aspirasinya pada pemerintah saat ini.

“Ya itu urusannya guru besar, ndak apa-apa tho. Punya aspirasi kan boleh,” ucap Sultan di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta, Selasa (6/2/2024) malam.

Baca juga: Cucu Sultan HB X Ajak Alam Ganjar Keliling Keraton Yogyakarta

Di sisi lain, ia juga enggan berkomentar ketika ditanya soal apa saja yang dibahas dalam pertemuannya dengan Jokowi di Keraton Kilen, Yogyakarta, 28 Januari 2024.

“Enggak, enggaklah,” katanya singkat.

Diketahui Jokowi mengaku membahas banyak persoalan bangsa saat bertemu dengan Sultan. Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan diskusinya terkait dengan persoalan ekonomi global, ekonomi nasional, dan politik nasional.

Di sisi lain, Sultan juga sudah bertemu dengan ketiga calon presiden (capres) yang bakal berkontestasi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca juga: UGM dan UII Kritik Jokowi, Sultan: Sekarang Bagaimana Pemerintah Menanggapi

Pertama, menerima kunjungan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada 27 Desember 2023, kemudian menerima kedatangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 22 Januari 2024.

Terakhir, Sultan menerima kunjungan dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan pada 24 Januari 2024.

Adapun semua pertemuan berlangsung tertutup dan berlangsung di Kantor Gubernur DIY, Kepatihan, Yogyakarta.

Sementara itu, saat ini Jokowi tengah mendapatkan kritik dari sejumlah guru besar universitas seperti, Uninversitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII) dan lain sebagainya.

Baca juga: Cerita Jokowi Lobi Sultan HB X buat Bangun Universitas NU Yogya...

Secara umum, para guru besar menkritik penguasa karena dianggap tidak menjalankan demokrasi dengan baik dan banyak mengesampingkan atau melanggar etika.