Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Mahfud soal Pimpinan Partai seperti Bebek Dikendalikan, Gerindra Bersyukur Usung Prabowo-Gibran

Kompas.com - 06/02/2024, 19:58 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra enggan banyak menanggapi pernyataan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut pimpinan partai politik (parpol) di luar partai koalisi yang mendukung Ganjar-Mahfud sebagai bebek-bebek yang dikendalikan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani merespons dengan menyampaikan ucapan syukur karena partainya mengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Mengusung pasangan Prabowo-Gibran kami bersyukur," kata Muzani di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Namun, Muzani mengaku tetap menghormati pilihan partai lain yang tidak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

"Tidak mengusung pasangan Prabowo-Gibran juga kami tetap menghormati partai-partai itu," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang dikendalikan, Nasdem: Tidak Patut

Dalam kesempatan yang sama, Muzani juga mengaku menghormati kedaulatan dan internal rumah tangga sebuah partai politik.

Dia mengatakan, bagi Gerindra, semua partai politik berkehendak berkeinginan baik untuk menjadi alat perjuangan bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Bagi kami, partai politik adalah instrumen demokrasi, apakah itu mengusung Prabowo-Gibran atau mengusung yang lain. Jadi kami menghormati itu," kata Muzani.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan, partai politik yang tidak mengusung pasangan Ganjar-Mahfud seperti bebek yang bisa dikendalikan.

Baca juga: Mahfud MD: Pimpinan Partai yang Tidak Usung Kami seperti Bebek Dikendalikan

Awalnya, Mahfud mengeklaim bahwa Ganjar dan dirinya bukanlah petugas partai yang dapat diatur oleh partai politik pengusungnya, seperti yang kerap dijuluki oleh banyak orang.

"Seperti dikesankan, kalau apa yang dicalonkan pasangan Ganjar-Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai, kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari akun YouTube resmi miliknya.

Mahfud lantas menegaskan bahwa kampanye yang dijalankan oleh Ganjar-Mahfud tidak terikat oleh arahan partai.

Dia mengeklaim, kampanye yang dilakukannya berbasiskan fakta dan solusi yang ditawarkan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Baca juga: Nasdem Ingatkan Mahfud Tak Provokasi Jelang Pencoblosan Pilpres 2024

Namun, menurut Mahfud, justru pemimpin partai politik yang tidak mengusung Ganjar-Mahfud dapat dikendalikan seperti bebek.

"Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau, tapi mari Saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan?" ujarnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ini juga menyatakan, partai politik pengusung Ganjar-Mahfud mempunyai kebebasan dalam mendukung calon yang diusung, tidak seperti partai yang mengusung kandidat lain.

"Yang ngusung kami, partai yang mengusung kami ini gagah, 'Ayo calon presiden, maju'. Maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki," kata Mahfud.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Mahfud soal Pimpinan Parpol seperti Bebek yang dikendalikan, Nasdem: Tidak Patut

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com