Ada Dugaan Intimidasi terhadap Rektor, Cak Imin: Represif, Lebihi Orde Baru

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menilai, adanya operasi menekan rektor untuk menyampaikan testimoni positif Presiden Joko Widodo adalah bentuk tindakan represif.

Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mengaku mendapatkan laporan terkait operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo baik.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu menilai, cara-cara menekan tersebut bahkan melebih orde baru. Pasalnya, yang ditekan adalah rektor kampus.

Baca juga: Mahfud Ungkap Ada Operasi Tekan Rektor agar Nyatakan Presiden Jokowi Baik

“Itu lah bentuk reaksi yang berlebihan terbadap kritik, sehingga represif, cara-cara itu melebihi orde baru,“ kata Cak Imin saat ditemui usai kampanye terbuka di Lapangan Lugjag, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024).

Cak Imin pun meminta Presiden Joko Widodo dan lingkarannya untuk menerima adanya kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Termasuk dari kampus.

Apalagi, kritikan tersebut datang setelah sikap Kepala Negara akhir-akhir ini dianggap dapat merusak demokrasi.

“Saya berharap Pak Jokowi dan seluruh lingkarannya untuk benar-benar memahami kritik sebagai masukan yang positif jangan terlalu alergi terhadap kritik,” kata Ketua Umum Partai Kebagkitan Bangsa (PKB) itu.

Adapun penekanan terhadap rektor dilakukan menyusul beberapa perguruan tinggi sudah melayangkan petisi pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi, yang dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca juga: Polisi Minta Rektor Buat Video Testimoni, Polda Jateng: Pesan untuk Cooling System

Adanya penekanan terhadap pimpinan kampus ini disampaikan Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, Selasa (6/2/2024).

"Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Baca juga: Alasan Rektor Unika Tolak Buat Video Testimoni soal Apresiasi Kinerja Jokowi

Karena operasi itu, Mahfud mengakui ada beberapa rektor perguruan tinggi yang membuat deklarasi tersebut. Namun, ada rektor yang bersikukuh tidak ingin melakukan deklarasi.

Salah satunya kata Mahfud, adalah rektor dari Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Semarang.

"Ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya," tutur Mahfud.

Baca juga: Ada Intimidasi kepada Para Rektor, Ganjar Pranowo: Kampus Itu Institusi yang Tidak Pernah Takut