Ada Dugaan Intimidasi terhadap Rektor, Cak Imin: Represif, Lebihi Orde Baru

Hal ini disampaikan Muhaimin menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mengaku mendapatkan laporan terkait operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo baik.

Pria yang karib disapa Cak Imin itu menilai, cara-cara menekan tersebut bahkan melebih orde baru. Pasalnya, yang ditekan adalah rektor kampus.

“Itu lah bentuk reaksi yang berlebihan terbadap kritik, sehingga represif, cara-cara itu melebihi orde baru,“ kata Cak Imin saat ditemui usai kampanye terbuka di Lapangan Lugjag, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024).

Cak Imin pun meminta Presiden Joko Widodo dan lingkarannya untuk menerima adanya kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Termasuk dari kampus.

Apalagi, kritikan tersebut datang setelah sikap Kepala Negara akhir-akhir ini dianggap dapat merusak demokrasi.

“Saya berharap Pak Jokowi dan seluruh lingkarannya untuk benar-benar memahami kritik sebagai masukan yang positif jangan terlalu alergi terhadap kritik,” kata Ketua Umum Partai Kebagkitan Bangsa (PKB) itu.

Adapun penekanan terhadap rektor dilakukan menyusul beberapa perguruan tinggi sudah melayangkan petisi pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi, yang dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud.

Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Karena operasi itu, Mahfud mengakui ada beberapa rektor perguruan tinggi yang membuat deklarasi tersebut. Namun, ada rektor yang bersikukuh tidak ingin melakukan deklarasi.

Salah satunya kata Mahfud, adalah rektor dari Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Semarang.

"Ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu dan sebagainya," tutur Mahfud.

Di sisi lain, ada beberapa universitas yang akhirnya menyatakan sikap netral.

"Ada memodifikasi kemudian ada yang menetralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. (Arahannya), 'Coba kamu baca ini', ada rektor yang begitu," tutur Mahfud.

"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan," imbuhnya.

Rektor diminta bikin video

Terpisah, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi.

"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," jelasnya saat dihubungi kompas.com, Selasa (6/2/2024).

Dia menjelaskan, pemilik nomor yang mengaku dari polisi tersebut mulai menghubunginya pada Jumat 2 Febuari 2024 yang lalu.

"WA (WhatsApp) dari anggota Polrestabes Semarang atas instruksi Polda Jateng menghubungi Jumat," kata dia.

Terkait ini, Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng), Kombes Satake Bayu tak menjawab secara jelas. Satake hanya menjawab jika pesan tersebut untuk cooling system jelang Pemilu 2024.

"Jadi ini kan pemilu ada kegiatan cooling system. Kita minta tokoh masyarakat berikan himbauan agar pemilu berjalan damai. Intinya pesan ya itu untuk cooling system," katanya saat diminta tanggapannya soal pernyataan Rektor Unika, Selasa (6/2/2024).

Dia mengajak seluruh masyarakat agar menjaga kondusivitas pemilu.

"Kita mengimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas Pemilu 2024 dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa," tuturnya.