Mahfud Ungkap Ada Operasi "Tekan" Rektor agar Nyatakan Presiden Jokowi Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku mendapatkan laporan terkait operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Pendekatan dilakukan menyusul beberapa perguruan tinggi sudah melayangkan petisi pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi, yang dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga meluas ke berbagai perguruan tinggi lain.

"Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Mahfud MD: Pimpinan Partai yang Tidak Usung Kami seperti Bebek Dikendalikan

Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik, dan sebagainya," ungkap mantan Menko Polhukam ini.

Karena operasi itu, Mahfud mengakui ada beberapa rektor perguruan tinggi yang terpaksa membuat deklarasi tersebut.

Namun, ada rektor yang bersikukuh tidak ingin melakukan deklarasi.

Salah satunya, kata Mahfud, adalah rektor dari Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Semarang.

"Ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu, dan sebagainya," tutur Mahfud.

Baca juga: Profesor dan Dosen Filsafat Se-Indonesia Tegur Jokowi: Kekuasaan yang Dijalankan Secara Lancung Merusak Etika

Di sisi lain, ada beberapa universitas yang akhirnya menyatakan sikap netral.

"Ada memodifikasi kemudian ada yang menetralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. (Arahannya), 'Coba kamu baca ini', ada rektor yang begitu," tutur Mahfud.

"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, sivitas akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni menyampaikan petisi Bulaksumur.

Petisi tersebut dibacakan oleh Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu, 31 Januari 2024.

Mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang dinilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.

“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Prof Koentjoro membacakan petisi.

“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” kata guru besar psikologi UGM itu melanjutkan.

Baca juga: Ramai Kampus Kritik Jokowi, Anies: Tanda Demokrasi Sedang Dilucuti

Langkah UGM ini kemudian diikuti oleh sivitas akademik dari berbagai perguruan tinggi lain, mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), UIN Syarif Hidayatullah Tangerang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Hasanuddin, Universitas Andalas, Universitas Jember, dan lainnya.