Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Persatuan Ummat Islam Temui Jokowi di Istana, Sebut Tak Bahas Politik

Kompas.com - 06/02/2024, 17:21 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan organisasi Persatuan Ummat Islam (PUI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Menurut Ketua Umum DPP PUI Nurhasan Zaidi, tidak ada pembicaraan politik maupun soal pemilihan umum (pemilu) saat pertemuan dengan Presiden itu.

"Enggak ada (tidak ada pembahasan politik). Sebetulnya kami ini kan ormas PUI ini adalah organisasi pendidikan, sosial, dakwah," ujar Nurhasan selepas pertemuan pada Selasa sore.

"Jadi kami membicarakan agenda-agenda kualitas pendidikan, kualitas syiar agama dan kualitas sosial kita. Persoalan kemasyarakatan," kata dia.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Dapat Penghargaan Kemanusiaan dari UEA, Jokowi: Kebanggaan Luar Biasa

Meski demikian, Nurhasan memberikan pandangannya soal pelaksanaan Pemilu 2024 ketika ditanya oleh wartawan.

Menurut dia, kondusivitas masyarakat selama pemilu harus tetap dijaga.

"Kalau agenda politik, ya kami lebih kepada bahwa harus dijaga kondusivitas kita ini. Kita kan pemilu sudah biasa ya. Setelah reformasi udah mau enam kali kan (pemilu)," ungkap Nurhasan.

"Jadi pesan kami, jaga ukhuwah, jaga persatuan ya, itu saja. Dan kami optimis sudah (mau) enam kali pemilu di era reformasi dan kondusif terus. Jadi tidak ada persoalan," kata dia.

Nurhasan mengatakan, dirinya mengundang Presiden Jokowi untuk dapat hadir di agenda Muktamar dan Peringatan Ulang Tahun (Milad) Ke-106 PUI yang jatuh pada 21 Desember 2024

Pada saat itu, menurut Nurhasan, masa pemerintahan Presiden Jokowi sudah berakhir.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Terima Zayed Award Human and Fraternity, JK: Pengakuan Dunia untuk Indonesia

Namun, PUI juga mengundang Presiden untuk hadir di agenda pra-muktamar yang rencananya digelar April 2024.

"Sebenarnya muktamar itu Desember. Tapi Beliau (Presiden) sudah selesai (menjabat). Tapi ya tetap kita menjalin komunikasi. Tapi anggaran ada agenda pra-muktamar. Pra-muktamar sambil milad ya, dan rencana bulan April," kata Nurhasan.

"Memang sebentar lagi. Jadi rangkaian mukmatar ini sekitar delapan bulan. Tapi ya kami tentu tergantung pak Presiden (kapan) bisa berkesempatan. Tapi sudah kami sampaikan waktu ini," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com