Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

NU dan Muhammadiyah Terima Zayed Award Human and Fraternity, JK: Pengakuan Dunia untuk Indonesia

Kompas.com - 06/02/2024, 09:29 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, mengucapkan selamat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah karena menerima penghargaan Zayed Award Human and Fraternity.

Adapun ucapan selamat itu disampaikan langsung kepada Ketua PBNU Yahya Staquf dan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Pemberian penghargaan diserahkan oleh Putra Mahkota Presiden UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan di Founder's Memorial Garden, Abu Dhabi, United Arab Emirates, Senin (5/2/2024).

Baca juga: 9 Kampus Milik Muhammadiyah Berakreditasi Unggul BAN-PT

Dikutip dari siaran pers, Jusuf Kalla hadir sebagai undangan khusus pada pemberian penghargaan yang ke-4.

Dia sebelumnya menjadi salah satu juri Zayed Award Human Fraternity (ZAHF) pertama pada tahun 2021.Dia pun menjadi anggota Komite ZHAF.

"Kedua ormas Islam terbesar di Indonesia, memang sejak berdirinya sangat aktif dalam bidang perdamaian, pendidikan, kebudayaan, kesehatan bahkan berhasil menjaga toleransi serta mengembangkan moderasi di Indonesia," katanya dalam siaran pers, Senin.

Baca juga: Pujian Presiden Jokowi untuk Komitmen NU Menjaga Keutuhan NKRI

Menurut JK, aktifitas NU serta Muhammadiyah sangat sejalan dengan visi misi yang tertuang dalam dokumen Persaudaraan untuk Manusia (Human Fraternity) yang ditandatangani di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari 2019 oleh Grand Syekh Al Azhar Ahmad Al Tayyeb dan Pemimpin tertinggi Katolik Paus Franciskus.

Keberhasilan ini, lanjutnya, tak saja membanggakan bagi warga NU dan Muhammadiyah, tapi juga seluruh rakyat Indonesia.

"Ini adalah pengakuan dunia kepada Indonesia bahwa Islam yang berkembang di wilayah Nusantara sebagai agama penuh cinta kasih, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian serta toleransi," ucapnya.

Acara itu turut dihadiri oleh sejumlah tamu penting dari berbagai negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Prof. Dr. Quraish Shihab, dan perwakilan dari Universitas Al Azhar Kairo serta perwakilan tahta suci Vatikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com