Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindir Persoalan Bansos, Anies: Tak Usah Dirapel dan Bukan Dibagikan di Pinggir Jalan

Kompas.com - 04/02/2024, 21:28 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Khairina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyindir persoalan bantuan sosial (bansos) yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik.

Hal itu disampaikan Anies saat menjawab pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo soal bansos yang ramai diperbincangkan dalam sesi keempat debat kelima Pilpres 2024 yang digelar di JCC, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

Mula-mula, Anies menegaskan yang disebut bansos adalah bantuan untuk penerima dan bukan bantuan untuk yang memberikan.

Baca juga: Anies: Pengeluaran di Bidang Pendidikan Jangan Dipandang sebagai Cost, tapi Investasi

"Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini , ya diberikan bulan ini. Kalau tiga bulan lagi ya tiga bulan lagi," ujar Anies.

"(Bansos) Tidak usah dirapel semuanya. Dan ini diberikan sesuai kebutuhan. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," tegasnya.

Baca juga: Anies: Negara Jangan Pelit Sama Guru

Kemudian, menurut Anies, pemberian bansos harus tepat sasaran.

Yang artinya, bansos sebaiknya diberikan berdasarkan pendataan yang baik.

"Informasi data harus akurat dan mekanisme pemberian melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi pemberian," tutur Anies.

"Ketiga, bicara bansos harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, pra sejahtera masuk di dalamnya. Jangan terlewatkan," lanjutnya.

Oleh sebab itu, Anies menyatakan dirinya dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar telah menyusun program bansos plus bagi masyarakat.

Dalam bansos plus, angka penerima bansos ditingkatkan dan diberikan pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat miskin sehingga bisa hidup lebih baik dan sejahtera.

"Kami menyusun bansos plus, angkanya ditingkatkan. Yang belum masuk, masih miskin dimasukkan. Dan diberikan bekal pelatihan pendampingan supaya mereka bisa amudir dan hidup lebih sejahtera," tambahnya.

Adapun debat kelima Pilpres 2024 merupakan debat terakhir yang digelar KPU RI sebelum hari H pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

Pada debat kali ini kembali diikuti ketiga capres, yaitu capres nomor urut 1, Anies Baswedan, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Debat kali ini membahas tiga tema besar, yakni kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan inklusi.

Sub tema debat meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi

Debat kali ini dimoderatori oleh dua orang news anchor yakni Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com