Ia mencontohkan, pembentukan Kabupaten Bogor Barat perlu dilakukan karena dapat memudahkan masyarakat yang tinggal di kawasan Bogor bagian barat dalam mengakses fasilitas pemerintahan. Pasalnya, selama ini, masyarakat yang tinggal di Parung Panjang harus pergi Cibinong untuk mengurus keperluan administrasi.
“Apabila landasannya teknokratis, hal itu layak untuk dikembangkan. Namun, bila landasannya adalah konstelasi politik elite lokal yang tidak bisa dipersatukan, DOB tak layak untuk dikembangkan," papar Anies.
La Nyalla pun menanyakan tanggapan Anies terhadap kajian akademik DPD RI mengenai wacana kembali kepada UUD 1945 naskah asli dan proposal kenegaraan DPD.
Anies menjawab bahwa perlu ruang dialog yang lengkap dan melibatkan seluruh stakeholder bangsa. Menurutnya, saat ini, terdapat 560 definisi demokrasi. Demokrasi yang dibayangkan bisa berbeda dalam pandangan orang atau kelompok lain.
Oleh karena itu, perumusan sistem demokrasi perlu melibatkan banyak unsur dan waktu untuk membahasnya. Dengan demikian, hasil yang nanti dirumuskan bisa sesuai yang diinginkan DPD.
“Kami melihat esensinya harus berorientasi pada janji kemerdekaan, amanat konstitusi, dan sejalan dengan penuntasan PR kesejahteraan rakyat," terang Anies.
Ia pun meminta wacana yang digulirkan DPD RI untuk diberikan ruang perdebatan yang cukup. Hal ini bertujuan agar keputusan yang dihasilkan tidak elitis dan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.