Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Hasto PDI-P: Pak Ahok Kedepankan Etika

Kompas.com - 03/02/2024, 15:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD merupakan bentuk gerakan etika dan kebenaran politik.

Menurut Hasto, keputusan mengundurkan diri dari Pertamina menunjukkan bahwa Ahok adalah sosok yang mengedepankan etika dalam berpolitik.

"Pak Ahok dalam satu spirit yang sama mengedepankan etika dan politik untuk mendukung Ganjar dan Mahfud," kata Hasto di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: Ahok Mundur dari Komut Pertamina, Akankah Elektabilitas Ganjar-Mahfud Naik?

Hasto mengatakan, gerakan itu sesungguhnya dipelopori oleh calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD yang memutuskam mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan demi menghindari konflik kepentingan.

Adapun Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mundur dari jabatan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu ia sampaikan melalui media sosial X @basuki_btp.


Ahok mundur dari Komut Pertamina karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024," tulis Ahok.

Dalam unggahan itu, Ahok juga mengatakan bahwa ia ia akan mendukung dan juga mengampanyekan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Baca juga: Megawati dan Menteri dari PDI-P Bakal Hadiri Kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di GBK

 

Hal ini ia tegaskan agar tidak ada kebingungan di masyarakat terkait arah politik dirinya.

"Karena tanggung jawab untuk tidak menggunakan fasilitas negara, tanggung jawab untuk mengedepankan totalitas sebagai pemimpin dari rakyat dan kemudian diikuti pergerkaan dari perguruan tinggi yang mendorong agar demokrasi dari kedaulatan rakyat ini bisa diselamatkan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com