Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Di Forum ASEAN, Sekjen Kemenkominfo Paparkan 5 Langkah Indonesia Hadapi Tantangan Digitalisasi

Kompas.com - 02/02/2024, 21:45 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Mira Tayyiba mengatakan, Pemerintah Indonesia berupaya mengoptimalkan teknologi digital agar disrupsi teknologi tidak berpotensi memperburuk kesenjangan.

Oleh karenanya, kata dia, Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan digitalisasi dengan menjalankan lima langkah. 

Pertama, menyediakan konektivitas digital yang mudah diakses, terjangkau, dan andal. Kedua, mengembangkan literasi dan keterampilan digital yang penting. 

Ketiga, menjaga ruang digital yang aman dan produktif. Keempat, membangun tata kelola data yang adil dan transparan. Kelima, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. 

"Indonesia berpandangan bahwa teknologi digital harus menjadi jembatan dua arah yang dapat diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, Indonesia berupaya sebaik-baiknya," jelasnya.

Baca juga: Kemenkominfo Akan Batasi Kecepatan Internet Minimal 100 Mbps, Mulai Kapan?

Dia mengatakan itu dalam 4th Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Digital Ministers Meeting 2024: "Building Inclusive and Trusted Digital Communities” di Shangri-La Hotel, Singapura, Kamis (1/2/2024).

Beberapa langkah tersebut diwujudkan melalui peluncuran Satelit Indonesia Raya (SATRIA)-1 pada 2023. 

Satelit berkapasitas high-throughput tersebut berguna untuk memperluas jangkauan konektivitas digital ke daerah-daerah terpencil.   

Untuk menumbuhkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya, Indonesia menerbitkan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi pada 2022 dan Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik pada 2023.

Hal tersebut untuk mengakomodasi perlindungan daring bagi anak-anak yang mengakses sistem elektronik.  

Baca juga: KPU Kerja Sama dengan BIN, BSSN, dan Kemenkominfo Amankan Sirekap Pemilu

"Sebulan lalu, Indonesia meluncurkan Visi Indonesia Digital 2045, sebuah inisiatif yang mencakup strategi Indonesia menuju masa depan digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan," ujar Mira melansir kominfo.go.id.

Pada kesempatan itu, Mira juga menekankan bahwa perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memiliki potensi dan tantangan yang besar.  

Salah satu tantangan itu adalah kemungkinan hilangnya lapangan kerja akibat otomatisasi dan penyebaran misinformasi dan disinformasi produk teknologi AI.

Tantangan tersebut juga diperkuat media sosial yang telah menyebabkan kekacauan sosial dan politik.

"Sebagai langkah awal dalam regulasi AI, Indonesia baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri tentang Etika AI sebagai pedoman bagi organisasi publik atau swasta dalam menyediakan sistem elektronik saat mengembangkan dan menggunakan AI," paparnya.

Kolaborasi negara ASEAN

Pada kesempatan itu, Mira yang mewakili delegasi Indonesia mendorong kolaborasi negara-negara ASEAN untuk menghadapi tantangan digitalisasi yang kompleks. 

Dia menyatakan, upaya membangun ASEAN digital yang inklusif dan terpercaya akan lebih mudah dengan menindaklanjuti ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025. 

Mira mengatakan, membangun ASEAN digital yang inklusif membutuhkan daya tahan, keuletan, dan perhatian. 

“Namun, yang terpenting, kolaborasi yang teguh, saling mendukung, dan tekad untuk tidak meninggalkan siapa pun, no one left behind,” ujarnya 

Dia mengatakan, ASEAN telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang besar di tengah gejolak ekonomi makro di seluruh dunia.

Baca juga: Kemenkominfo Capai Target Pembangunan BTS 4G di Daerah 3T

ASEAN memiliki pendapatan domestik bruto (PDB) gabungan sebesar 3,7 triliun dollar Amerika Serikat (AS) dan menjadi perekonomian terbesar ketiga di Asia serta  perekonomian terbesar kelima secara global.  

“Rekomendasi tindakan yang disajikan dalam Tinjauan Jangka Menengah ADM 2025 akan memungkinkan ekosistem digital yang inklusif dan terpercaya tumbuh di seluruh negara anggota ASEAN serta berkembang di seluruh ASEAN sebagai kawasan yang kohesif,” jelasnya.

Beberapa strategi juga dirumuskan negara ASEAN untuk mendorong pertumbuhan regional. 

Salah satunya adalah ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang berpotensi melipatgandakan nilai ekonomi digital kawasan dari 1 triliun dollar AS menjadi 2 triliun dollar AS pada 2030. 

"Prospek yang menjanjikan ini harus dimanfaatkan secara strategis, untuk memungkinkan percepatan pertumbuhan baik bagi ASEAN maupun negara-negara anggotanya," ujar Mira.

Baca juga: Presiden Apresiasi Kemenkominfo yang Selesaikan Pembangunan 4.990 BTS 4G

Adapun 4th ASEAN Digital Ministers Meeting 2024 di Singapura dipimpin Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Singapura, Josephine Teo dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand, Prasert Jantararuangtong. 

Pertemuan tersebut membahas isu-isu prioritas dalam pengembangan digitalisasi di kawasan ASEAN, seperti tata kelola AI, aliran data lintas batas, dan keamanan siber.

Mira didampingi Direktur Kerja Sama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Adhyanti Wirajuda dan Kepala Pusat Kerja Sama Internasional (PUSKI) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkominfo, Ichwan Makmur Nasution.

ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN) merupakan pertemuan tahunan bagi pimpinan tinggi bidang digital dan pemangku kepentingan di wilayah ASEAN.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan perekonomian serta kualitas hidup masyarakat ASEAN.  

Baca juga: Wujudkan Pemilu Damai, Kemenkominfo Luncurkan Buku Eletronik Pemiludamaipedia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com