Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Periksa Dugaan 3.238 Pemilih Ganda di Johor Bahru

Kompas.com - 02/02/2024, 14:01 WIB
Vitorio Mantalean,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tengah mendalami temuan Perkumpulan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat Migrant CARE soal dugaan 3.238 pemilih terdaftar ganda di dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Johor Bahru, Malaysia.

"Johor lagi kita periksa. Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Johor juga lagi kita minta keterangan, kita minta laporan hasil pengawasan mereka," ujar Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).

Peristiwa ini disebut dapat menjadi bentuk tindak pidana pemilu, seandainya terbukti terdapat indikasi demikian.

Ia juga mengakui bahwa jika laporan itu terbukti benar, maka peristiwa ini berpotensi menimbulkan kecurangan pemungutan suara di kawasan itu.

Baca juga: Diduga Bagi-bagi Uang Saat Kampanye, Caleg Gerindra di Depok: Sudah Jelaskan ke Bawaslu

"Jika kemudian ada indikasi pidana tentu kita sampaikan ke teman-teman polisi dan jaksa," ujar dia.

"Kalau ada pelanggaran administrasi, nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Kalau tidak ada laporan, alhamdulillah," sambung Bagja.

Pada Kamis (1/2/2024), Migrant CARE melaporkan langsung dugaan pelanggaran administrasi terkait kejanggalan DPTLN Johor Bahru kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Pada DPTLN Johor Bahru, Malaysia, Tim Migrant CARE menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama," kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, melalui keterangannya pada Kamis (1/2/2024).

Ia menemukan, pada DPTLN Johor Bahru, PPLN mempublikasikan nama, umur dan alamat masing-masing warga negara. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa KPU tidak mempunyai satu standar baku bagaimana penetapan DPTLN di masing-masing kota/negara.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Cium Kecurangan Pemilu oleh PPLN di Malaysia, Akan Lapor ke Bawaslu

"Selain 3.238 nama ganda yang kami temukan dalam DPT Johor Bahru, kami juga menemukan banyak data ganjil," ujar Wahyu.

Ia merinci, berdasarkan temuan lembaganya, terdapat 22 orang DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia yaitu Sumenep dan 2 orang bertuliskan alamat Jember, Jawa Timur.

"Terdapat 19 nama dalam data tertulis beralamat 'bercuti / rehat/pulang'," ujar Wahyu.

Ia menegaskan, Malaysia merupakan negara yang menjadi fokus pemantauan Migrant CARE dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024.

Wilayah Johor Bahru Malaysia merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri dengan total pemilih 119.491 orang.


"Perlu disadari bersama, bahwa pekerja migran Indonesia adalah yang menjadi total mayoritas pemilih yang ada di luar negeri," kata dia.

Terlebih, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu Luar Negeri yang diluncurkan oleh Bawaslu RI, menyatakan Malaysia merupakan negara paling rawan.

"Kami sedang koordinasikan ke (Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN) Johor Bahru, data ganda yang dimaksud Migrant CARE itu apa," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Jumat (2/2/2024).

"Kami sedang mempelajari rilis mereka," ia menambahkan.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Cium Kecurangan Pemilu oleh PPLN di Malaysia, Akan Lapor ke Bawaslu

Sebelumnya, Migrant CARE juga sempat melaporkan dugaan pelanggaran berupa 374 pemilih ganda di New York, Amerika Serikat, ke Bawaslu RI.

Setelah ditelusuri, PPLN New York dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) New York menyimpulkan benar terdapat 198 pemilih terdaftar ganda yang kelak akan dianggap tidak memenuhi syarat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Ahli Sebut Keawetan dan Usia Tol MBZ Berkurang karena Spesifikasi Material Diubah

Nasional
PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

PKB Siapkan Ida Fauziyah Jadi Kandidat Cagub Jakarta, Bukan Anies

Nasional
PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

PKB Akui Pertimbangkan Airin Jadi Bacagub di Pilkada Banten 2024

Nasional
Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Bantah Dapat Jatah 4 Menteri dari Prabowo, PAN: Jangan Tanggung-tanggung, 6 Lebih Masuk Akal

Nasional
Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com