Saat PDI-P, Jusuf Kalla, hingga Cak Imin Dorong Prabowo Mundur Ikuti Mahfud, tapi TKN Berharap Sebaliknya

Bukan hanya Prabowo

Hal yang sama juga disampaikan oleh cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Bahkan, Muhaimin mendorong cawapres pendamping Prabowo, Gibran Rakabuming Raka, mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.

"Saya berharap semua yang ikut kontestasi, terutama yang memegang policy kendali anggaran, untuk meniru Pak Mahfud," kata Muhaimin setelah acara Refleksi Imlek 2024 DPP PKB di Jakarta Barat, Kamis (1/2/2024).

Muhaimin menganggap, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam merupakan langkah baik bagi demokrasi.

Baca juga: 3 Poin Isi Surat Pengunduran Diri Mahfud MD yang Diserahkan ke Jokowi

"Saya menyambut baik itu bagus agar terjadi satu kondisi yang memajukan demokrasi kita, sehingga Pak Mahfud secara moral, secara integritas akan menjadi lebih otonom, lebih kuat lagi, dan tentu akan membawa suasana demokrasi kita semakin fair (adil)," ungkap dia.

Namun, ditanya apakah ia bakal meletakkan jabatan sebagai Wakil Ketua DPR, Muhaimin menyatakan tak setuju. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, pejabat yang perlu mundur adalah yang memegang kendali terhadap kebijakan dan anggaran.

"Karena saya (Wakil Ketua DPR) bukan jabatan yang memiliki kendali, maka saya tidak terikat. Yang memiliki kendali, baik itu sebagai pimpinan kementerian (yang perlu mundur)," kata dia.

"Kalau saya kan wakil ketua saja," tutur pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Bias

Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla juga mengapresiasi keputusan Mahfud yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menkopolhukam. Ia berharap Prabowo menempuh langkah yang sama.

"Kita syukur Pak Mahfud MD, itu bagus (keptusannya). Kita tunggu lagi Pak Menhan," kata Jusuf Kalla dalam acara pernyataan resmi Para Tokoh Bangsa demi Perubahan untuk Kemajuan Bangsa di Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Menurut JK, penting bagi Prabowo mundur supaya tidak terjadi bias ketika berkegiatan, apakah sedang menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan, atau berkampanye sebagai capres.

"Supaya orang tidak bingung, itu tugas kampanye atau tugas Menhan ini?" tuturnya.

JK juga menyinggung keputusannya pada Pemilu 2004 lalu, di mana dia mundur dari kursi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) karena hendak maju sebagai cawapres.

"Saya juga dulu seperti itu. Saya juga Menko, dulu 2004, bahkan sebelum mendaftar (sebagai cawapres), saya minta keluar," katanya.

Tuntaskan tugas

Di sisi lain, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani, menyarankan supaya Prabowo tidak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, kendati Mahfud pamit dari kabinet.

"Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menhan," ujar Muzani saat ditemui di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2024) malam.

Baca juga: Mahfud: Saya Mundur karena Etika Saya, Tidak Terkait Menteri Lain