JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan tidak ingin mengaitkan pengunduran dirinya dari kabinet dengan menteri lain yang juga menjadi peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Hal itu disampaikan Mahfud saat ditanya wartawan soal apakah dia berharap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden (capres) nomor urut 2 juga sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet.
"Endak. Saya tidak (tidak berharap Menhan Prabowo ikut mundur). Kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan (pengunduran diri saya) dengan orang lain. Ini saya saja (yang mundur). Kalau orang lain mau mengaitkan, silakan," ujar Mahfud di Kantor Presiden pada Kamis (1/2/2024).
Baca juga: Pamitan ke Jokowi, Mahfud Minta Revisi UU MK Tak Dilanjutkan
Mahfud juga enggan memberikan pendapat saat ditanya bagaimana sebaiknya sikap menteri yang menjadi peserta pilpres.
Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
"Enggak tahu. Biar orang lain saja lah. Kalau saya sendiri, saya etik saya itu bukan orang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu saja," jelas Mahfud.
"Itu kalau etika saya. Yang lain-lain itu saya endak ikut urusan menteri lain," katanya.
Baca juga: Hindari Konflik Kepentingan, Prabowo Disarankan Ikut Mundur seperti Mahfud MD
Sebelumnya, Mahfud MD bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis sore sekitar pukul 16.30 WIB.
Menurut penuturan Mahfud, pertemuannya dengan Presiden berlangsung sekitar lebih dari 10 menit.
Pada pertemuan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam.
Usai bertemu Presiden, Mahfud mengungkapkan ada tiga poin yang dia sampaikan pada surat pengunduran diri itu.
Baca juga: Mahfud Tak Siapkan Pesan untuk Menko Polhukam Berikutnya, tapi Siap untuk Diskusi
Poin pertama, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang pada 23 Oktober 2019 mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.
Lalu poin kedua surat itu menegaskan permohonan berhenti sebagai Menko Polhukam.
Kemudian poin ketiga, yakni Mahfud menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi apabila selama bertugas sebagai Menko Polhukam ada masalah atau tugas yang kurang dilakukan dengan baik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.