Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Apakah Sebaiknya Prabowo Ikut Mundur, Mahfud: Etik Saya Bukan Orang Lain Ikut Berhenti...

Kompas.com - 01/02/2024, 21:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan tidak ingin mengaitkan pengunduran dirinya dari kabinet dengan menteri lain yang juga menjadi peserta Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Mahfud saat ditanya wartawan soal apakah dia berharap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden (capres) nomor urut 2 juga sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet.

"Endak. Saya tidak (tidak berharap Menhan Prabowo ikut mundur). Kalau saya sendiri tidak akan mengkaitkan (pengunduran diri saya) dengan orang lain. Ini saya saja (yang mundur). Kalau orang lain mau mengaitkan, silakan," ujar Mahfud di Kantor Presiden pada Kamis (1/2/2024).

Baca juga: Pamitan ke Jokowi, Mahfud Minta Revisi UU MK Tak Dilanjutkan

Mahfud juga enggan memberikan pendapat saat ditanya bagaimana sebaiknya sikap menteri yang menjadi peserta pilpres.

Dia menyerahkan penilaian kepada publik.

"Enggak tahu. Biar orang lain saja lah. Kalau saya sendiri, saya etik saya itu bukan orang lain ikut berhenti atau tidak. Etika saya itu, saya dulu diangkat dengan penuh penghormatan maka saya harus menghadap dengan penuh penghormatan juga. Itu saja," jelas Mahfud.

"Itu kalau etika saya. Yang lain-lain itu saya endak ikut urusan menteri lain," katanya.

Baca juga: Hindari Konflik Kepentingan, Prabowo Disarankan Ikut Mundur seperti Mahfud MD

Sebelumnya, Mahfud MD bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis sore sekitar pukul 16.30 WIB.

Menurut penuturan Mahfud, pertemuannya dengan Presiden berlangsung sekitar lebih dari 10 menit.

Pada pertemuan itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan surat pengunduran dirinya sebagai Menko Polhukam.

Usai bertemu Presiden, Mahfud mengungkapkan ada tiga poin yang dia sampaikan pada surat pengunduran diri itu.

Baca juga: Mahfud Tak Siapkan Pesan untuk Menko Polhukam Berikutnya, tapi Siap untuk Diskusi

Poin pertama, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang pada 23 Oktober 2019 mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

Lalu poin kedua surat itu menegaskan permohonan berhenti sebagai Menko Polhukam.

Kemudian poin ketiga, yakni Mahfud menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi apabila selama bertugas sebagai Menko Polhukam ada masalah atau tugas yang kurang dilakukan dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com