Soal Kemungkinan Menteri PDI-P Mundur seperti Mahfud, Hasto: Kita Cermati Dinamika Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDI-P yang masih menjabat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).

Hasto menjawab pertanyaan soal apakah menteri-menteri PDI-P akan ikut mundur setelah calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengundurkan diri dari kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Baca juga: Mundur Mahfud dari Kabinet dan Teguran Halus bagi Kandidat Lain...

Mahfud merupakan capres yang diusung oleh PDI-P dan tiga partai politik lainnya dalam Pilpres 2024

Hasto lantas mencontohkan perlakuan yang dialami oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tidak ikut dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) belakangan.

Padahal, Risma yang kader PDI-P itu dianggap benar-benar memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, Beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," ujar dia.

Berbeda dari situasi saat ini, kata Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan politisasi.

Baca juga: Akan Bertemu Mahfud MD Hari Ini, Jokowi: Itu Haknya, Saya Menghargai

Daerah-daerah yang disebut Hasto menjadi wilayah pembagian bansos belakangan adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan Lampung.

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," ucap Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.

Dari situ, Hasto menyebut bahwa ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir.

Jika begitu, PDI-P sangat menyayangkannya. Menurut Hasto, menteri-menteri PDI-P juga harus menimbang dengan matang jika mengambil langkah seperti Mahfud MD.

"Pertimbangan yang mendalam seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam," ujar dia.

"Bahkan, beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," ucap Hasto.

Baca juga: Mahfud Resign dari Menko Polhukam, TKN: Kami Sarankan Prabowo Tidak Mundur

Mahfud MD berencana mundur dari jabatan Menko Polhukam.

Mahfud mengaku sudah menemui Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) Pratikno untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menilai, sebagai menteri yang diangkat oleh Jokowi, dia harus memberi tahu terkait langkah politik yang diambil.

Hal ini untuk menjaga integritas dan etika seorang menteri kepada presiden sebagai kepala negara.

Mahfud merupakan calon wakil presiden yang berpasangan dengan calon presiden Ganjar Pranowo.

"Dulu saya diangkat dengan penuh penghormatan, dan sekarang juga harus memberitahu dengan hormat tentang langkah langkah politik saya. Itu segi etikanya ya," kata Mahfud saat ditemui di Cirebon, Selasa (30/1/2024).