Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sewakan Balai Kartini untuk Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran, KSAD: Sebetulnya Itu Kan Serba Salah

Kompas.com - 01/02/2024, 11:39 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

Adapun laman Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya pernah menulis peresmian Balai Prajurit Expo, Balai Kartini pada 10 Juli 2023.

Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman sewaktu menjabat Kepala Staf TNI AD turut hadir dalam peresmian itu. Dia didampingi Jenderal Maruli Simanjuntak saat masih menjabat Pangkostrad dan Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan.

Jenderal Agus Subiyanto sewaktu menjadi Wakasad juga hadir dalam peresmian tersebut.

Acara Desak Anies dibatalkan karena netralitas TNI

Timnas Amin menyatakan keberatan karena acara kampanye Anies Baswedan bertajuk Desak Anies di Museum Monumen Pangeran Diponegoro, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yoyakarta (DIY), dibatalkan.

Kapuspen TNI mengatakan bahwa operasional Museum Diponegoro di bawah kendali TNI, tepatnya Komando Resor Militer (Korem) 072/Pamungkas.

“Monumen Pangeran Diponegoro atau dikenal dengan Mondip di bawah Korem 072/Pamungkas,” kata Gumilar saat dikonfirmasi pada Rabu, 24 Januari 2024.

Baca juga: Izin Acara Desak Anies di Yogyakarta Dicabut, Timnas Amin: Hambatan Tak Sebanding dengan Penderitaan Rakyat

Dalam pengelolaannya, Gumilar mengatakan, TNI bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini Yayasan Wiratama.

“Saat itu ada rencana dipinjam oleh satu organisasi, di mana pengelola monumen tidak mengetahui bahwa monumen tersebut akan digunakan untuk kegiatan salah satu paslon,” kata Gumilar.

“Namun, pada saat diketahui bahwa monumen akan digunakan sebagai tempat kegiatan salah satu paslon, pihak yayasan membatalkan peminjaman tersebut,” ujarnya lagi.

Pencabutan izin itu disebut berkaitan dengan netralitas TNI, yakni fasilitas atau gedung milik TNI tidak boleh digunakan untuk kampanye.

“Karena adanya aturan bahwa monumen tersebut dilarang digunakan sebagai tempat giat politik. Demikian,” kata Gumilar.

Baca juga: TNI Ungkap Alasan Dicabutnya Izin Acara Desak Anies di Museum Diponegoro

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com