Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Apresiasi Sikap Mahfud yang Ingin Sampaikan Surat Undur Diri Langsung ke Jokowi

Kompas.com - 31/01/2024, 16:20 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan, Istana mengapresiasi sikap Mahfud MD yang ingin menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut Ari, permintaan Mahfud untuk bertemu langsung dengan Presiden bagian dari tata krama yang baik.

"Seperti yang beliau sampaikan, Pak Mahfud sampaikan ke media, itu kan beliau akan menyerahkan langsung surat pengunduran diri itu kepada Presiden. Ini saya kira suatu hal yang perlu kita hormati," ujar Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024).

"Karena ini bagian dari tata krama yang memang dipercaya dan diyakini oleh Pak Mahfud harus dilakukan. Dan ini saya kira baik sekali, bahwa beliau menyampaikan secara hormat pengunduran diri itu kepada Presiden," tegasnya.

Baca juga: Mahfud Mundur dari Menko Polhukam, Pertemuan dengan Jokowi Sedang Dijadwalkan

Lebih lanjut saat ditanya soal kemungkinan apakah pengunduran diri tersebut akan ditahan terlebih dulu oleh Jokowi karena posisi strategis Menko Polhukam menjelang pemilihan presiden (pilpres), Ari menyatakan keinginan Mahfud akan menjadi pertimbangan utama.

"Ini kan tentu kita harus juga menghormati keinginan dari Pak Mahfud ya, jadi Pak Mahfud sudah menyampaikan surat pengunduran diri, tentu pertimbangan utama dari yang apa menjadi keinginan Pak Mahfud itu," katanya.

Ari kemudian menjelaskan, jika nanti Presiden Jokowi memberikan persetujuan maka akan disiapkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menyatakan Mahfud MD berhenti sebagai Menko Polhukam.

Kemudian, Kementerian Sekretariat Negara akan menunggu arahan Presiden Jokowi untuk mengisi siapa yang akan menggantikan posisi Mahfud sebagai Menko Polhukam.

Baca juga: Mahfud Sebut Tidak Akan Spil Apapun soal Mundur Sebelum Bertemu Jokowi

"Tentu ini harus betul-betul kita pastikan penyelenggaraan pemerintah dan fungsi yang harus dijalankan oleh Menko Polhukam, itu tetap berjalan seperti biasa," kata Ari.

"Ya Pak Menko saja belum menyampaikan suratnya, kita sudah berpikir soal pengganti. Kita hormati dari apa yang menjadi langkah Pak Menko Polhukam, beliau sangat luar biasa bisa mengikuti tata krama yang sebenarnya sangat bagus sekali. Jadi tidak begitu saja dengan surat, tapi beliau ingin menyampaikan langsung kepada Presiden," tambahnya.

Sebelumnya, Mahfud MD menyatakan sudah menyiapkan surat pengunduran diri dari posisi Menko Polhukam.

Kini, Mahfud tinggal menunggu jadwal untuk bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo guna memberikan langsung surat pengunduran diri tersebut.

"Hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden," ujar Mahfud ketika berkunjung ke Lampung Tengah, dikutip dari Kompas TV, Rabu.

Baca juga: Respons Rencana Mundurnya Mahfud MD, Jokowi: Itu Hak, Saya Sangat Menghargai

Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya selalu membawa surat pengunduran diri yang sudah disiapkannya.

Ia beralasan, surat tersebut sengaja selalu di bawa kemana saja dirinya pergi karena khawatir sewaktu-waktu bertemu dengan Jokowi.

"Saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu (bertemu) langsung, saya ketemu langsung, saya sampaikan surat ini," kata Mahfud. Mahfud menambahkan, Presiden saat ini tengah berada di luar Jakarta hingga Kamis (1/2/2024).

Begitu juga dirinya akan berada di luar Ibu Kota di hari yang sama.

Mahfud berharap ia bisa bertemu dengan Jokowi secepat mungkin setibanya kembali ke Ibu Kota.

"Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis dan saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis, mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta secepat pula kami bisa bertemu," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com