Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Yogyakarta Bangun Komunikasi ke Kraton, Ingin Sultan HB X Terima Cak Imin

Kompas.com - 29/01/2024, 22:20 WIB
Tatang Guritno,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Agus Sulistiyono tengah membangun komunikasi dengan pihak Kraton Yogyakarta.

Ia mengaku ingin mempertemukan Sri Sultan Hamengkubuwono X dengan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 yang juga ketua umum PKB Muhaimin Iskandar.

“Iya, kami tetap akan berupaya. Tetapi, yang jelas Pak Anies sudah ketemu, Pak Prabowo dengan wakilnya. Tapi kami tetap berupaya untuk bagaimana agar Ngarso Dalem bisa menerima kedatangan Cak Imin,” ujar Agus di kawasan Baciro, Yogyakarta, Senin (29/1/2024).

Baca juga: Jokowi Ajak Sri Sultan Bagikan Bansos Beras di Sleman

Ia menyatakan, pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X penting dilakukan mengingat saat ini beberapa kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah diterima.

Misalnya, calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kami sudah mencoba melakukan komunikasi agar bagaimana pun calon wakil presiden, semuanya bisa diterima,” tutur dia.

Baca juga: Jokowi Bertemu Sultan HB X, Ganjar: Saya Kebetulan Diterima Pertama

Di sisi lain, Agus mengklaim kedatangan Presiden Joko Widodo di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (27/1/2024) dan Minggu karena merasa terancam dengan dukungan pada Anies dan Muhaimin yang semakin tinggi.

Ia menganggap, Jokowi tengah melakukan pergerakan politik untuk membantu meningkatkan capres-cawapres yang didukungnya.

“Saya yakin, Pak Jokowi datang ke Yogya dengan upaya-upaya karena sudah mungkin hasil surveinya dia ngerti, Amin di Yogya itu menang. Maka piye carane dipengaruhi dengan berbagai kebijakan,” ucap Agus.

“Tetapi kami, teman-teman tidak gentar (meskipun) berbagai upaya pihak lain apapun itu, kami tetap solid. Enggak ada kata mundur untuk teman-teman memperjuangkan Amin (Anies-Muhaimin),” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com