Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Otto Hasibuan Minta Aliansi Advokat Indonesia Kawal Prabowo-Gibran jika Terjadi Sengketa Pilpres 2024

Kompas.com - 27/01/2024, 09:59 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Aliansi Advokat Indonesia Otto Hasibuan meminta para anggotanya untuk mengawal pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, apabila terjadi sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikan Otto dalam sambutannya pada deklarasi Aliansi Advokat Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

“Saya minta kita semua tetap menjaga, mengawal baik sengketa hukum maupun sengketa lainnya, dan itu tugas kita bersama,” kata Otto.

“Setuju tidak?” ucap Otto.

Baca juga: Unggul dalam Banyak Survei, TKN Prabowo-Gibran Optimis Menang Satu Putaran

Para pengacara yang hadir pun kompak menjawab,”setuju”.

Deklarasi itu dihadiri Prabowo Subianto dan Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Otto, yang juga menjadi Wakil Ketua TKN, mengeklaim bahwa ada 4.000 hingga 5.000 pengacara yang hadir dalam deklarasi di Balai Kartini.

“Aliansi Advokat Indonesia akan mengawal Pemilu 2024 demi memenangkan Prabowo-Gibran, baik sekarang ini maupun setelah beliau terpilih. Kemungkinan besar bisa saja terjadi sengketa-sengketa, kami akan melakukan pembelaan pembelaan terhadap hal itu,” ujar Otto.

Baca juga: Prabowo Minta Semua Unsur TKN dan Koalisi Indonesia Maju Tidak Curang

Sementara itu, dalam sambutannya, Prabowo meminta kepada saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS) agar merekam proses penghitungan suara Pilpres 2024.

“Saya minta sukarelawan-sukarelawan jaga di TPS, jaga di penghitungan,” kata Prabowo.

Menteri Pertahanan itu mengatakan, saat ini perkembangan teknologi luar biasa dan nyaris semua orang mempunyai ponsel.

“Proses harus direkam, jadi kalau ada yang tidak benar, buktinya banyak,” kata Prabowo.

Prabowo juga meminta semua unsur TKN Prabowo-Gibran dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak melakukan kecurangan.

Baca juga: Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran: Bawaslu dan Gibran Telusuri, TKN Ancam Lapor Polisi

“Saya minta semua tim kampanye saya, semua Koalisi Indonesia Maju, tidak boleh melakukan kecurangan apa pun,” kata Prabowo.

Ia mengaku percaya dengan dukungan masyarakat.

“Dukungan rakyat sudah luar biasa kepada kita saudara-saudara sekalian. Saya merasakan di mana-mana,” tutur Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com