Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Penyalahgunaan, Ganjar Usul Bansos Dibagikan Lewat Lurah dan Kades, Bukan Menteri

Kompas.com - 27/01/2024, 09:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

RUTENG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan pembagian bantuan sosial (bansos) sebaiknya dilakukan oleh lurah dan kepala desa (kades) bukan menteri.

Hal ini disampaikan usai ditanya bagaimana solusi maraknya kejadian penyalahgunaan bansos menjelang pemilu 2024, salah satunya dugaan beras Bulog ditempel stiker pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Cukup dibagikan kepada mereka yang tidak ikut dalam kepentingan politik, kasihkan saja pada para lurah, kades, kan cuma berbagi saja,” kata Ganjar ditemui di Stadion Golo Dukal, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Ganjar Kampanye di Cirebon-Kuningan Hari Ini, Mahfud MD ke Tasikmalaya

Ganjar mengatakan, hal tersebut bisa menjadi solusi dibandingkan bansos dihentikan sementara waktu ketika Pemilu 2024.

Ganjar memandang, lurah dan kepala desa adalah pihak yang tidak ikut dalam kontestasi Pemilu 2024.

Di lain sisi, Ganjar menilai jika pemberian bansos dilakukan lurah dan kades, maka hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.

Untuk itu, dia juga memuji Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menaruh perhatian terkait persoalan penyaluran bansos.

Baca juga: Yakin Warga NTT Akan Maju, Ganjar Ingatkan Keberhasilan Frans Seda

"Itu bagian cara kita mengerem, saya paham betul segala sesuatu yang seperti ini akan bisa disalahgunakan. Makanya respect pada Pak Wapres yang menyampaikan itu harus diproses,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, gambar kantong beras dari Bulog dan Badan Pangan Nasional yang ditempeli stiker pasangan calon Prabowo-Gibran tersebar di media sosial beberapa hari terakhir.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani menilai pemasangan stiker bergambar Prabowo-Gibran di kemasan beras merupakan hal yang lumrah terjadi.

“Itu bisa saja, tetapi saya belum melihat, karena di beberapa tempat juga yang seperti itu terjadi, beras Bulog,” kata Muzani kepada awak media di Media Center TKN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Kaget Didatangi Tamu Tak Diundang, Ternyata Ganjar Menginap di Rumah Supriadi

Adapun Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun selain label Badan Pangan Nasional dan Bulog di kemasan beras.

Terpisah, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, pihaknya masih mendalami kabar viral soal beras berstiker Prabowo-Gibran itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com